JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memberikan persetujuan terhadap pagu anggaran untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2027 dengan nilai Rp664 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rasa terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota Banggar DPR RI atas restu anggaran yang diberikan.
“Saya apresiasi terhadap anggaran yang disebut oleh Bapak Ketua dan telah disetujui oleh Anggota Dewan yang terhormat. Dan angkanya sangat cocok Pak, titik dan komanya,” ujar Airlangga dalam agenda rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Airlangga menjelaskan, sokongan dana tersebut bakal menjadi fondasi bagi Kemenko Perekonomian untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas koordinasi kebijakan ekonomi skala nasional serta menyokong berbagai agenda prioritas pemerintah.
Ke depannya, pagu anggaran yang sudah disepakati akan menjadi acuan bagi operasional program serta kegiatan Kemenko Perekonomian sepanjang Tahun Anggaran 2027.
Melalui bantuan anggaran tersebut, Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk terus mengawasi berbagai agenda transformasi ekonomi nasional dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing.
Sementara itu, rapat yang diketuai oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah ini juga menyetujui pagu anggaran serta usulan tambahan untuk enam Kementerian Koordinator lainnya.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp304,1 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebesar Rp392,2 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar.
Selanjutnya, pagu anggaran untuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan ditetapkan Rp509,3 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar.
Dengan demikian, akumulasi total pagu anggaran untuk ketujuh kementerian koordinator tersebut mencapai Rp3,1 triliun.