JAKARTA - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen menyediakan kebijakan yang mendukung iklim investasi guna mendorong pengembangan industri udang, sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor perikanan daerah.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, pihaknya berupaya menjadikan NTB sebagai daerah yang ramah bagi investor dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.
"Saya bisa berikan jaminan empat tahun ke depan kami tidak membuat regulasi yang tidak ramah investor di tingkat provinsi," ujar dia dalam diskusi hilirisasi industri tambak udang di Mataram, Jumat (19/6/2026).
Iqbal menyatakan bahwa investasi yang ideal harus memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, membawa manfaat bagi masyarakat, serta menjamin keberlanjutan ekosistem.
Ia memastikan pemerintah daerah akan menjaga stabilitas kebijakan dan mencegah terbitnya aturan yang menghambat dunia usaha, mengingat kepastian regulasi menjadi kunci utama untuk menarik investasi di sektor perikanan.
"Kami tidak ingin dapat uang sekarang, tapi besok semua mati karena lingkungan rusak. Kami ingin tambak bisa berdampingan dengan pariwisata," tegas Iqbal.
Pemerintah NTB terus berupaya memacu hilirisasi agar komoditas perikanan dapat diolah dan diekspor langsung dari daerah, alih-alih dijual dalam bentuk mentah, sehingga mampu meningkatkan pendapatan ekonomi Nusa Tenggara Barat.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah nyata untuk mendukung investasi. Upaya tersebut mencakup penyiapan studi kelayakan, dokumen perencanaan teknis hilirisasi udang, serta kesiapan memfasilitasi lahan, termasuk potensi area seluas 100 hektare di sekitar Bandara Lombok.
Selain itu, Pemerintah NTB akan segera membentuk tim terpadu untuk mengakselerasi proses perizinan investasi sebagai bentuk dukungan prioritas. Dengan capaian produksi udang vaname yang melampaui 198 ribu ton pada tahun 2025, angka tersebut menjadi modal kuat bagi pengembangan industri pengolahan udang di daerah.
Ketua Umum Shrimp Club Indonesia, Andi Tamsil, memandang bahwa kepastian aturan adalah kebutuhan mendasar bagi pelaku usaha.
Ia menekankan pentingnya penggunaan benur bersertifikat bebas penyakit serta menghindari penggunaan antibiotik terlarang agar produk udang dari Nusa Tenggara Barat memiliki daya saing dan diterima dengan baik di pasar internasional.