JAKARTA - Ombudsman RI menyarankan agar koordinasi antarlembaga dioptimalkan melalui penunjukan person in charge (PIC) atau narahubung yang lebih aktif serta responsif.
Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar menyebut langkah tersebut krusial guna mempercepat penanganan tindak lanjut pengaduan serta menyelesaikan berbagai isu terkait pelayanan publik.
"Ombudsman RI mendorong penguatan kolaborasi khususnya dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan upaya pencegahan malaadministrasi di sektor perdagangan," kata Abdul saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa ajakan kolaborasi ini salah satunya ditujukan kepada Kementerian Perdagangan. Dalam pertemuan di Jakarta pada Kamis (11/6), kedua pihak membahas penguatan pengawasan pelayanan publik di sektor tersebut.
Lebih lanjut, Ombudsman juga mendorong pelaksanaan kajian pelayanan publik sebagai langkah pencegahan malaadministrasi, termasuk memastikan pemenuhan standar pelayanan publik di lingkungan Kemendag.
Kedua lembaga juga diharapkan dapat bekerja sama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia lewat seminar, pelatihan, maupun diskusi terfokus terkait pelayanan publik dan substansi perdagangan.
Dalam kesempatan itu, Abdul memaparkan data laporan masyarakat mengenai substansi perdagangan.
"Sepanjang tahun 2020 hingga Mei 2026, Ombudsman menerima sebanyak 408 laporan masyarakat terkait sektor perdagangan dan terkait Kementerian Perdagangan terdapat 44 laporan masyarakat," ucapnya.
Selain itu, Ombudsman RI menyampaikan hasil penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025 terhadap Kemendag yang meraih kategori Kualitas Tinggi dengan potensi malaadministrasi rendah. Ombudsman juga memaparkan hasil pengawasan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 lalu.
Ombudsman memberikan apresiasi atas respons Kemendag bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Idul Adha 2026.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyambut positif upaya kolaborasi yang ditawarkan Ombudsman RI. Menurutnya, masukan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Terima kasih atas berbagai masukan yang disampaikan Ombudsman. Saya kira hal tersebut dapat menjadi bahan untuk membenahi kebijakan maupun kegiatan yang masih perlu disempurnakan dari sisi pelayanan kepada konsumen dan masyarakat," ujar Budi.