JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kesiapannya untuk mengawal peningkatan rendemen dalam program bongkar ratoon (BR) serta perluasan lahan tanam tebu. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk merealisasikan swasembada gula nasional pada tahun 2028.
Staf ahli Menteri Pertanian, Haris Bahrun, mengungkapkan bahwa Kementan bakal menerjunkan tim ahli yang kompeten. Tim tersebut bertugas untuk memantau langsung capaian hasil produksi serta rendemen yang diperoleh para petani.
"Angka yang harusnya dicapai adalah peningkatan produksi 40 sampai dengan 50 persen dari produktivitas sebelum mengikuti program. Dengan rendemen meningkat 2 persen," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Untuk wilayah Jawa sendiri, dia melanjutkan bahwa produksi diharapkan mampu menembus di atas 1.000 kuintal/ha dengan tingkat rendemen pada kisaran 8 hingga 10 persen. Pemerintah memang telah menggulirkan kegiatan bongkar ratoon dan perluasan area tanam tebu sejak tahun 2025 demi memenuhi kebutuhan swasembada gula konsumsi.
Ia menambahkan, sejumlah lahan tanam yang memperoleh bantuan dijadwalkan akan segera memasuki masa giling pada tahun ini. Oleh sebab itu, tingkat keberhasilan program ini akan sangat diukur dari pencapaian peningkatan produksi dan juga rendemennya.
Menyikapi hal tersebut, Haris menegaskan pihak pemerintah bakal melangsungkan investigasi di lapangan dengan menggandeng lembaga yang kompeten, sekaligus mengawal proses tebang di area Jawa, Lampung, dan Sulsel.
Hasil dari kajian lapangan itu nantinya akan ditindaklanjuti lewat pengawalan rendemen di tingkat pabrik, terutama pada Pabrik Gula (PG) milik pemerintah yang menyokong program ini.
"Seharusnya akan ada kenaikan rendemen tebu yang signifikan yang berdampak pada kenaikan produksi gula," ujarnya.
Di sisi lain, pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Provinsi Jawa Tengah, Maryono, mengungkapkan adanya ketimpangan rendemen yang terbilang besar antara PG swasta dengan PG milik pemerintah.
Ia memaparkan bahwa capaian rendemen pada musim giling sebelumnya di PG swasta rata-rata menyentuh 7 hingga 7,5 persen. Sementara itu, PG milik pemerintah hanya berkisar antara 5 sampai 6 persen dengan volume produksi 300 hingga 500 kuintal per ha.
Menurut petani tebu asal Kabupaten Rembang tersebut, kegiatan BR dan perluasan lahan di daerahnya yang mencakup 1.500 ha diprediksi bisa menghasilkan produksi di atas 700 kuintal/ha. Tingkat rendemennya pun diperkirakan berada di angka 7 hingga 9 persen karena para petani sudah menggunakan varietas baru yang lebih unggul.
Pada kesempatan berbeda, Ketua KUD Sumber Bahagia, Budi Susilo, menyebutkan bahwa ada sekitar 6.000 ha lahan milik anggota kebun yang berpartisipasi dalam program BR dan perluasan pada tahun 2025.
Hasil produksi dari lahan tersebut ditargetkan melonjak di atas 1.200 kuintal/ha dengan rendemen sekitar 8 sampai 9,5 persen.
"Keberhasilan bongkar ratoon tidak hanya ditentukan penyediaan benih bermutu, sarana produksi dan luasan yang diremajakan. Disinilah rendemen menjadi faktor menentukan. Namun juga ditentukan kepastian pendapatan setelah panen," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya memberikan usulan kepada Menteri Pertanian agar menerapkan pengawalan khusus pada penentuan rendemen tebu milik petani peserta bongkar ratoon, terutama untuk tahun 2025. Selain itu, mereka juga mengharapkan adanya Jaminan Rendemen Minimal (JRM) untuk para peserta program tersebut.
"Jika ini diterapkan akan memberikan insentif bagi petani mengikuti program pemerintah pada tahun berikutnya", kata Budi.
Seorang petani peserta bongkar ratoon di Karanganyar, Jawa Tengah, Sri Haryono, menceritakan bahwa produktivitas lahannya sebelum mengikuti program ini hanya sebesar 600 kuintal/ha dengan rendemen 5 hingga 6,5 persen.
Lewat program bongkar ratoon ini, ia menaruh harapan agar produktivitasnya dapat terkerek naik menjadi 900 kuintal/ha dengan rendemen mencapai 7,5 persen.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Learning Centre Indonesia, Ichi Indrawa, menyampaikan bahwa lembaganya telah merampungkan kajian beserta pemetaan terkait potensi kenaikan produktivitas di berbagai wilayah sentra penghasil tebu.
"Kami sudah melakukan pengumpulan data pendahuluan perihal potensi peningkatan protas dan rendemen yang akan dilaporkan kepada Bapak Menteri Pertanian", katanya.