JAKARTA – Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, memberikan penegasan bahwa dana untuk menjalankan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berasal dari pemerintah, bukan dari pihak Danantara.
"Perlu dijelaskan bahwa peran Danantara dalam program tersebut adalah membantu pemerintah menjalankan program, tetapi uang yang digunakan bukan uang Danantara. Uangnya adalah uang pemerintah," ungkap Dony dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Dony menyampaikan, masih terdapat kesalahpahaman di mana banyak pihak menganggap Danantara sebagai sumber pembiayaan utama. Padahal, lembaga tersebut bertindak sebagai pendukung teknis pelaksanaan program, sementara seluruh dana dialokasikan langsung oleh pemerintah.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur ekonomi desa, seperti cold storage di wilayah pesisir. Meski sering dikaitkan dengan Danantara pasca disebut oleh Presiden Prabowo Subianto, keterlibatan lembaga tersebut sebatas membantu operasional.
"Banyak yang kemudian mengira Danantara yang menyediakan dananya atau membeli fasilitas tersebut. Padahal bukan seperti itu," tegasnya.
Dony menjelaskan bahwa Danantara memiliki perusahaan dengan kapabilitas yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk program strategis nasional. Namun, setiap pekerjaan yang diselesaikan tetap dibayar oleh negara sesuai prosedur yang berlaku.
Tujuan utama Koperasi Desa Merah Putih adalah menciptakan ekosistem ekonomi desa yang tangguh dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan perbaikan distribusi pupuk, penyerapan hasil tani yang optimal, serta akses pembiayaan yang lebih mudah agar masyarakat tidak bergantung pada rentenir.
"Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, distribusi pupuk kepada petani menjadi lebih jelas. Kemudian ketika petani menghasilkan produk pertanian, tersedia sarana untuk mengangkut hasil panen ke koperasi," ujar dia.
Lebih lanjut, hasil tani yang terkumpul akan diserap melalui kemitraan dengan Bulog, sehingga koperasi berfungsi efektif sebagai kepanjangan tangan negara.
"Setelah itu akan ada pihak yang menyerap hasil tersebut, yaitu melalui kerja sama dengan Bulog," lanjutnya.
Koperasi ini juga berperan menyediakan layanan simpan pinjam dengan bunga terjangkau. Melalui kerja sama dengan Permodalan Nasional Madani (PNM), pemerintah telah menyiapkan skema kredit khusus.
"Nantinya PNM akan memanfaatkan jaringan koperasi desa untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat desa dengan bunga yang jauh lebih rendah," terang Dony.
Ia menyebut Presiden telah mengarahkan penurunan bunga kredit dari 24 persen menjadi sekitar 8 persen.
Untuk memastikan keberhasilan, pemerintah memberikan dukungan manajerial profesional selama dua tahun awal. Dengan demikian, Dony menegaskan bahwa program ini tidak akan mengganggu orientasi bisnis Danantara.
"Danantara tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai entitas komersial, sementara penugasan pemerintah dibiayai oleh negara sesuai ketentuan yang berlaku," tutupnya.