JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pembangunan 100 infrastruktur pascapanen atau gudang baru merupakan solusi permanen guna memperkokoh ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir.
"Pembangunan infrastruktur pascapanen menjadi salah satu solusi permanen dalam memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir," kata Amran dalam pernyataannya, Selasa.
Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPD RI di Jakarta, Senin (8/6/2026). Gudang-gudang ini dibangun di seluruh wilayah Indonesia untuk menyimpan cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog.
Pemerintah mendirikan 100 fasilitas penyimpanan tersebut di berbagai wilayah, terutama pada daerah yang belum memiliki sarana memadai.
Kehadiran infrastruktur pascapanen ini dianggap sebagai langkah antisipasi pemerintah menghadapi dinamika distribusi pangan agar ketersediaan dan pasokan tetap terjaga secara berkelanjutan di seluruh pelosok negeri.
Dengan fasilitas penyimpanan yang memadai, pemerintah menargetkan distribusi pangan berjalan lebih efektif sehingga risiko gangguan pasokan yang memicu gejolak harga dapat diminimalkan.
Program ini didukung oleh anggaran sekitar Rp5 triliun dengan lokasi yang telah ditentukan di berbagai sentra produksi pangan nasional.
Menurut Amran, ini adalah solusi jangka panjang untuk memperkuat sistem pangan, menjaga ketersediaan, memperlancar distribusi, dan mewujudkan harga wajar bagi masyarakat.
"Ini solusi permanen. Jadi tidak ada lagi alasan harga (beras) naik. Kami ingin membangun sistem yang kuat sehingga pangan selalu tersedia, distribusi berjalan baik, dan masyarakat mendapatkan harga yang wajar," ucap Amran. "Kalau sistem ini berjalan dengan baik, inilah masa keemasan pangan Indonesia," tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa gudang-gudang ini akan menjadi simpul utama yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), Perum Bulog, serta program makan bergizi gratis (MBG).
"Gudang menjadi induknya, kemudian Koperasi Desa Merah Putih menjadi penggeraknya di lapangan, sementara program MBG menjadi off taker yang menyerap hasil produksi petani. Jadi ini satu kesatuan ekosistem pangan nasional yang saling terhubung," jelasnya.
Amran menekankan urgensi infrastruktur ini seiring dengan kuatnya stok beras nasional. Hingga awal Juni, cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 5,3 juta ton.
Mengingat volume stok melampaui kapasitas gudang Bulog yang hanya sekitar 3 juta ton, skema gudang filial diterapkan untuk menjaga stabilitas pangan.
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, menyoroti tantangan ketahanan pangan seperti disparitas antarwilayah, biaya logistik yang tinggi, kerentanan iklim, serta perlunya distribusi yang efisien. Senator asal Sumatera Utara ini menilai percepatan infrastruktur pascapanen sebagai kebijakan strategis.
"Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur pasca panen, percepatan swasembada pangan yang dulu ditarget tiga tahun ternyata bisa diselesaikan dalam satu tahun," kata Badikenita.
Pembangunan infrastruktur pascapanen (IPP) ini merupakan amanat Perpres Nomor 14 Tahun 2026. Selain menambah kapasitas penyimpanan, infrastruktur ini bertujuan mendukung penyerapan hasil panen, menjaga mutu, mengurangi kehilangan hasil (losses), dan memperpanjang masa simpan. Sebanyak 100 unit IPP yang terdiri dari gudang, pengering (dryer), hingga fasilitas pengolahan modern akan disebar di sentra produksi pangan di seluruh Indonesia.