JAKARTA - Upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional terus menjadi perhatian pemerintah.
Salah satu langkah yang sedang disiapkan adalah menghadirkan sistem pendidikan yang lebih terpadu agar layanan pendidikan dapat diakses secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah.
Pemerintah menilai bahwa pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar, terutama bagi masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan baru yang mampu mengintegrasikan berbagai jenjang pendidikan dalam satu sistem yang lebih efisien dan terkoordinasi.
Salah satu inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun ini adalah Program Sekolah Terintegrasi. Program tersebut dirancang sebagai model pendidikan yang menggabungkan berbagai jenjang pendidikan dalam satu kawasan dan satu manajemen yang terintegrasi.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan M. Qodari menyampaikan bahwa program ini akan mulai dijalankan dengan target pembangunan ratusan sekolah pada tahun 2026.
"Program Sekolah Terintegrasi menargetkan 500 sekolah pada tahun 2026," kata Qodari.
Program ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Konsep Sekolah Terintegrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional
Program Sekolah Terintegrasi merupakan model pendidikan satu atap yang menggabungkan berbagai jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga tingkat SMA atau SMK dalam satu kawasan yang dikelola secara terpadu.
Melalui konsep ini, seluruh jenjang pendidikan berada dalam satu manajemen yang sama sehingga proses pengelolaan pendidikan dapat berjalan lebih efektif. Sistem tersebut juga memungkinkan adanya kesinambungan dalam proses pembelajaran dari tingkat dasar hingga menengah.
Qodari menjelaskan bahwa program yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini dirancang untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih terpadu.
“Program ini bertujuan mengintegrasikan layanan pendidikan agar lebih efektif dan mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memperluas pemerataan akses bagi masyarakat,” ujar Qodari.
Model pendidikan ini juga dirancang untuk membantu masyarakat prasejahtera agar dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik tanpa harus berpindah-pindah lokasi sekolah.
Selain itu, integrasi fisik antara berbagai jenjang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan fasilitas pendidikan.
Fokus pada Pemerataan Mutu dan Kebutuhan Wilayah
Dalam implementasinya, Sekolah Terintegrasi tidak hanya menggabungkan berbagai jenjang pendidikan dalam satu lokasi, tetapi juga mengintegrasikan kurikulum yang berkesinambungan serta fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.
Konsep tersebut dirancang agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih sistematis dan berkelanjutan sejak usia dini hingga pendidikan menengah.
Selain itu, fasilitas vokasi juga menjadi bagian penting dalam model pendidikan ini. Pemerintah ingin memastikan bahwa siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi di daerah masing-masing.
Pendekatan ini diharapkan dapat membantu menciptakan sumber daya manusia yang lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja.
Dengan sistem pendidikan yang terintegrasi, pemerintah berharap kualitas pendidikan di berbagai wilayah dapat menjadi lebih merata sehingga kesenjangan pendidikan antar daerah dapat berkurang.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pendidikan nasional agar mampu menghasilkan generasi yang lebih kompetitif.
Pemerintah Siapkan Landasan Hukum Program
Agar program tersebut dapat berjalan dengan baik, pemerintah saat ini tengah menyiapkan landasan hukum yang akan menjadi dasar pelaksanaan Sekolah Terintegrasi di seluruh Indonesia.
Qodari menjelaskan bahwa regulasi yang sedang disiapkan berbentuk Instruksi Presiden (Inpres). Regulasi tersebut nantinya akan menjadi payung kebijakan yang mengatur pelaksanaan program secara nasional.
"Landasan hukum sedang disiapkan dalam bentuk Instruksi Presiden," katanya.
Dengan adanya dasar hukum yang jelas, implementasi program diharapkan dapat berjalan lebih terarah serta selaras dengan kebijakan pembangunan pendidikan nasional.
Selain itu, regulasi tersebut juga diharapkan mampu memastikan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.
Langkah ini penting agar setiap tahap pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan rencana serta target yang telah ditetapkan.
Anggaran dan Implementasi Program Bertahap
Dari sisi pendanaan, pemerintah juga telah menyiapkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Terintegrasi.
Qodari menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp60 triliun melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan serta pengembangan fasilitas pendidikan dalam program ini.
Besarnya alokasi dana tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
Namun demikian, implementasi program tidak akan dilakukan sekaligus di seluruh wilayah. Pemerintah akan melaksanakan program secara bertahap dengan pendekatan kebijakan yang terpusat.
Pendekatan ini dilakukan agar proses pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesiapan regulasi, infrastruktur, serta kondisi di lapangan.
“Pemerintah memastikan arah kebijakan tetap konsisten dengan target nasional untuk memperkuat tata kelola pendidikan dan menghadirkan sistem pendidikan yang lebih terintegrasi,” katanya.
Melalui program Sekolah Terintegrasi, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, program ini juga diharapkan mampu memperluas akses pendidikan yang layak bagi masyarakat di berbagai daerah.
Dengan pengelolaan yang lebih terpadu, transformasi tata kelola pendidikan nasional diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga generasi mendatang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh pendidikan berkualitas.