JAKARTA – Antusiasme tinggi terlihat di GOR Gajah Putih, Trenggalek, Senin, 5 Mei 2025, ketika sebanyak 1.200 pelaku usaha mikro dari berbagai wilayah di Jawa Timur menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro. Acara ini menjadi panggung strategis pemberdayaan UMKM, menghadirkan layanan terpadu seperti pengurusan sertifikat halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), pendaftaran merek, hingga akses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Festival ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM, Komisi VII DPR RI, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Trenggalek. Trenggalek sendiri menjadi tuan rumah kedua setelah penyelenggaraan perdana di Pontianak, Kalimantan Barat.
Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, M Riza Damanik, menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi wujud konkret layanan langsung kepada pelaku usaha mikro di lapangan.
“Festival ini bertujuan meningkatkan literasi dan produktivitas pelaku usaha mikro agar mampu naik kelas. Layanan yang diberikan hari ini antara lain sertifikasi halal, PIRT, asuransi mikro, BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan umum, KUR, serta pendaftaran merek,” ujar Riza.
Ia menyoroti bahwa dua tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah rendahnya literasi keuangan serta keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal.
“Kami berharap acara seperti ini mampu membuka jalan agar para pelaku usaha mikro bisa memanfaatkan berbagai fasilitas pemerintah secara optimal,” lanjut Riza.
Dalam konteks pembiayaan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana besar untuk mendukung UMKM. Tahun 2025, dana sebesar Rp 300 triliun dikucurkan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan target menjangkau 2,4 juta debitur baru dan 1,2 juta debitur graduasi, yakni pelaku usaha yang naik kelas dari ultra mikro ke mikro atau dari mikro ke kecil.
“Kami juga mendorong pembiayaan yang menyasar sektor-sektor unggulan daerah agar memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Riza.
DPR RI Tegaskan Komitmen Pengawasan dan Kolaborasi
Anggota Komisi VII DPR RI dari Dapil Jawa Timur VII, Novita Hardini, turut hadir dan memberi sambutan. Ia menekankan bahwa festival ini adalah bagian dari pengawasan fungsi DPR terhadap mitra kerja, khususnya dalam memastikan bahwa dukungan terhadap UMKM benar-benar sampai ke tangan pelaku usaha di daerah.
“Ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendukung kemajuan UMKM. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Novita.
Ia pun menanggapi sejumlah keluhan dari pelaku usaha yang menyebut bahwa akses terhadap pembiayaan KUR masih dinilai terbatas dan belum menyentuh semua kalangan usaha mikro.
“Masih ada stigma bahwa KUR hanya untuk kelas menengah atas. Ini tantangan kita bersama untuk membuka akses lebih luas, terutama bagi pengusaha mikro,” tambah Novita.
Menurut Novita, pelaku UMKM di Trenggalek dan wilayah lainnya tidak boleh hanya jadi objek program, tetapi perlu didorong menjadi subjek pembangunan ekonomi yang aktif dan produktif.
Pemkab Trenggalek Sinergikan Program Lokal
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menyambut baik penyelenggaraan festival ini di daerahnya. Menurutnya, festival tersebut selaras dengan program pelayanan rutin Pemkab Trenggalek, yakni menghadirkan pelayanan langsung ke desa setiap hari Rabu melalui kegiatan “Rabu Berkah”.
“Kami terus mendorong investasi di daerah dan saat ini tengah menyiapkan proses lelang pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) untuk mendukung rantai pasok halal serta program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis,” ujar Nur Arifin.
Ia menambahkan bahwa layanan seperti sertifikasi halal dan izin PIRT sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM, terutama untuk produk pangan dan olahan lokal yang ingin menembus pasar lebih luas.
Pemprov Jatim Dukung Akses Mudah bagi UMKM
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, juga hadir dan memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan ini. Ia berharap inisiatif semacam ini tidak berhenti di satu titik saja, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan yang menyentuh seluruh UMKM di Jawa Timur.
“Ini menjadi bukti bahwa fasilitas kemudahan dan perlindungan usaha mikro tersedia dan bisa diakses oleh siapa saja, asal ada kemauan dan informasi yang cukup,” ujar Emil.
Menurutnya, UMKM adalah tulang punggung ekonomi lokal dan pemulihan pasca-pandemi yang kini memasuki fase akselerasi tak mungkin tercapai tanpa keterlibatan aktif para pelaku usaha mikro.
UMKM Lokal Optimis dan Antusias
Bagi para peserta, festival ini membuka peluang besar yang selama ini mereka cari. Salah satu pelaku usaha makanan ringan asal Karangan, Trenggalek, Siti Nuraini (41), menyebut bahwa ia sangat terbantu dengan layanan pendaftaran sertifikasi halal dan NIB secara gratis.
“Biasanya harus ke kabupaten dan nunggu lama. Hari ini bisa langsung urus semuanya, malah dibantu staf dari kementerian. Alhamdulillah,” katanya.
Senada, pelaku usaha batik tulis asal Watulimo, Eko Susilo (36), merasa optimis setelah mendapatkan informasi detail tentang pengajuan KUR dan pendaftaran merek. Menurutnya, dukungan legalitas sangat penting agar produknya bisa menembus pasar ritel modern.
“Kalau legalitas lengkap, kami bisa masuk ke toko-toko besar atau ikut pengadaan. Ini langkah besar buat usaha kami,” ujar Eko.
Trenggalek Jadi Simbol UMKM Naik Kelas
Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Trenggalek menjadi bukti konkret bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah bisa menjawab kebutuhan langsung pelaku UMKM. Tidak hanya menyediakan layanan, kegiatan ini juga membangun ekosistem usaha yang sehat dan inklusif.
Dengan rencana perluasan ke berbagai daerah lain di Indonesia, program ini diharapkan mampu menjangkau jutaan UMKM lain yang masih menghadapi tantangan literasi digital, pembiayaan, hingga legalitas usaha.
Sebagaimana disampaikan M Riza Damanik:
“Kita ingin UMKM Indonesia tidak hanya bertahan, tapi naik kelas dan menjadi kekuatan utama perekonomian nasional.”