JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Jembrana tengah merancang pengembangan infrastruktur transportasi laut berupa jalur penyeberangan kapal cepat yang akan menghubungkan wilayah Jembrana di Bali dengan Banyuwangi di Jawa Timur. Proyek ini menjadi sorotan karena diyakini mampu memangkas waktu tempuh penyeberangan Selat Bali secara signifikan, sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi masuknya pendatang ilegal ke Bali.
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menyampaikan bahwa proyek kapal cepat tersebut akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan konektivitas antara Bali dan Jawa Timur. Ia mengatakan, kapal cepat ini dirancang mampu memangkas waktu perjalanan laut dari Jembrana ke Banyuwangi menjadi hanya 15 menit.
“Kapal cepat ini akan sangat efisien. Waktu tempuh hanya 15 menit dari Jembrana ke Banyuwangi atau sebaliknya,” ujar Kembang Hartawan dalam konferensi pers yang digelar di Jembrana, sebagaimana dikutip dari Jawa Pos Radar Buleleng.
Proyek ini tidak hanya ditujukan untuk mempercepat mobilitas antardaerah, namun juga diharapkan mampu mengangkat potensi ekonomi dan pariwisata lokal. Pemerintah daerah menilai bahwa transportasi laut cepat akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi kawasan barat Bali, yang selama ini dianggap kurang berkembang dibanding wilayah selatan Bali seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar.
Selain jalur Jembrana-Banyuwangi, proyek strategis lainnya yang sedang digagas adalah pelayaran kapal cepat dari Pantai Marina Boom, Banyuwangi menuju Denpasar, Bali. Rute ini diprediksi memangkas waktu perjalanan antara dua kota wisata tersebut dari yang sebelumnya bisa memakan waktu lebih dari 6 jam lewat jalur darat dan laut, menjadi sekitar 3 jam saja.
Namun, pelaksanaan proyek ini tidak lepas dari hambatan administratif. Lokasi keberangkatan di Banyuwangi, yakni kawasan Pantai Marina Boom, saat ini masih berada dalam sengketa antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Kedua belah pihak saling mengklaim kepemilikan aset tanah yang menjadi lokasi strategis pelabuhan kapal cepat tersebut.
Sengketa lahan tersebut menjadi salah satu faktor krusial yang dapat mempengaruhi jadwal realisasi proyek kapal cepat Banyuwangi–Denpasar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebut sedang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan masalah kepemilikan aset tersebut.
Sementara itu, rencana ini juga memantik reaksi beragam dari masyarakat dan tokoh pemerintahan di Bali. Sebagian masyarakat menyambut baik kehadiran kapal cepat sebagai solusi transportasi alternatif dan upaya pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Kalau bisa mempercepat akses dan memperluas kunjungan wisatawan ke Bali dari Banyuwangi, tentu ini patut kita dukung,” ujar Komang Sudarsana, warga Negara, Jembrana, yang berharap proyek ini juga bisa membuka lebih banyak lapangan kerja di daerahnya.
Namun, di sisi lain, sejumlah pihak mengkhawatirkan potensi negatif dari kemudahan akses tersebut, terutama soal pengawasan dan pengendalian mobilitas orang dari luar Bali yang masuk ke Pulau Dewata. Salah satu suara paling kuat datang dari Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang meminta agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan rencana ini akan segera dilaksanakan.
Koster menyatakan bahwa proyek kapal cepat Jembrana-Banyuwangi maupun Banyuwangi-Denpasar masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan resmi dari Pemerintah Provinsi Bali maupun kerja sama formal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Itu (kapal cepat) baru wacana, masih akan dibahas oleh Kepala Dinas Perhubungan Bali, akan diatur kerja sama antar daerah,” tegas Koster.
Ia juga menyoroti kemungkinan meningkatnya arus pendatang ilegal ke Bali jika jalur laut diperpendek secara signifikan. Menurutnya, Bali memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga ketertiban sosial dan budaya lokal, sehingga masuknya pendatang tanpa pengawasan ketat dapat menimbulkan masalah baru.
“Kita harus tetap waspada terhadap masuknya pendatang yang tidak tercatat. Itu bisa mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat Bali yang sangat menjunjung nilai-nilai budaya dan adat,” tambahnya.
Terlepas dari kekhawatiran tersebut, proyek ini mendapat dukungan dari sektor pariwisata Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, menilai bahwa keberadaan kapal cepat akan memberi dampak positif terhadap kunjungan wisatawan domestik ke Bali, khususnya dari wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.
“Kapal cepat ini berpotensi mendongkrak angka kunjungan wisatawan dari Banyuwangi ke Bali. Aksesibilitas yang mudah akan mendorong wisatawan untuk melakukan perjalanan singkat ke Bali, misalnya di akhir pekan,” ujar Tjok Bagus.
Ia menambahkan bahwa konektivitas yang baik antarwilayah sangat penting untuk menciptakan integrasi destinasi wisata dan memperluas jaringan pasar wisatawan nusantara.
Sebagai informasi tambahan, jalur penyeberangan laut antara Bali dan Jawa Timur selama ini umumnya hanya dilayani oleh kapal feri reguler yang beroperasi dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang. Waktu tempuh kapal feri bisa memakan waktu 1 hingga 1,5 jam, tergantung kondisi cuaca dan antrean kapal. Kehadiran kapal cepat diharapkan bisa menjadi solusi untuk perjalanan yang lebih singkat dan efisien, khususnya bagi pelaku bisnis dan wisatawan.
Namun, efektivitas dan keberlanjutan proyek ini akan sangat bergantung pada koordinasi lintas daerah dan lintas sektor yang matang. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap mobilitas manusia lintas wilayah agar tetap terkendali.
Dengan potensi manfaat besar bagi perekonomian dan pariwisata, serta tantangan dalam aspek sosial dan keamanan, proyek kapal cepat Jembrana-Banyuwangi kini menjadi topik hangat yang terus mendapat perhatian publik dan pengambil kebijakan.