JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali memperkuat komitmennya dalam mendorong transisi energi yang adil dan berkelanjutan melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP). Kemitraan ini dibentuk dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 2022, sebagai bagian dari upaya kolaboratif antara Pemerintah Indonesia, International Partners Group (IPG), dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin, 24 Maret 2025. Pemerintah bersama para mitra internasional membahas strategi percepatan implementasi JETP guna mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Target Ambisius dalam Pengurangan Emisi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada 2030.
“Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. Satgas ini memiliki empat kelompok kerja, yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia,” ujar Airlangga.
Pendanaan Internasional untuk Proyek Transisi Energi
Sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek telah memperoleh dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar USD1,1 miliar. Dari jumlah tersebut, sembilan proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya menerima hibah senilai USD233 juta.
Selain itu, IPG juga mengamankan jaminan senilai USD1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee. Dana ini akan mempercepat pelaksanaan proyek transisi energi bersih, mencakup pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur.
Proyek Strategis dalam Pipeline JETP
Airlangga mengungkapkan bahwa sejumlah proyek strategis menjadi prioritas dalam JETP.
“Dalam pembicaraan tadi, beberapa proyek pragmatis yang dibahas termasuk Muara Laboh di Sumatera Barat, yang merupakan proyek biotermal dan diharapkan bisa beroperasi pada 2027. Selain itu, ada juga proyek photovoltaic di Saguling, serta beberapa proyek lain seperti dekarbonisasi dan phasing out dari Cirebon Power,” ujarnya.
Pemerintah juga sedang mengusulkan proyek waste to energy di Legok Nangka, Jawa Barat, agar segera dimasukkan ke dalam pipeline JETP. Langkah ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada energi berbasis fosil dan mempercepat transisi ke energi terbarukan.
Langkah-Langkah Percepatan Implementasi Transisi Energi
Dalam rapat koordinasi ini, Pemerintah juga membahas langkah-langkah percepatan implementasi transisi energi. Beberapa poin utama yang menjadi perhatian meliputi:
Revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) guna memastikan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan industri energi global.
Percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan hijau agar proyek dapat berjalan sesuai target.
Penguatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital.
Selain itu, sinergi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam memastikan transisi energi di Indonesia berjalan secara efektif dan inklusif. Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta dan mitra internasional untuk mempercepat adopsi teknologi rendah karbon serta mengoptimalkan pendanaan hijau.
“Pemerintah akan terus melakukan koordinasi antar kementerian. Selain itu, pencairan pembiayaan dari berbagai moda juga akan terus didorong. Kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi berbasis digital yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan, serta secara berkala akan dilakukan koordinasi lebih lanjut,” tegas Airlangga.
Kolaborasi Internasional dalam Transisi Energi
Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh berbagai perwakilan kementerian dan lembaga terkait, serta perwakilan mitra internasional, termasuk Duta Besar dari Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jerman, dan Jepang sebagai Co-lead International Partners Group (IPG). Turut hadir pula perwakilan Uni Eropa, Denmark, Norwegia, serta organisasi internasional seperti International Energy Agency (IEA) dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Dengan kerja sama yang erat antara Pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, Indonesia optimistis dapat menjalankan transisi energi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan guna mencapai target Net Zero Emissions lebih cepat dari 2060.