JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara terkait perombakan susunan komisaris di bank-bank milik negara atau Himpunan Bank Negara (Himbara). Ia menegaskan bahwa penunjukan pejabat kementerian sebagai komisaris di bank BUMN bertujuan untuk menjaga transparansi dan sinergi dengan program pemerintah.
Menurut Erick, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan bank BUMN dikelola secara profesional dan transparan. "Kita lihat juga kemarin perwakilan dari para menteri (Kementerian) yang hadir dalam komposisi pemegang saham di Himbara. Ini tidak lain untuk memastikan sinergi program pemerintah, tetapi tetap menjaga transparansi publik dalam operasional korporasi," ujar Erick usai melepas Mudik Bersama BUMN 2025 di Gelora Bung Karno, Jakarta.
Sinergi Program Pemerintah dengan Bank BUMN
Erick menjelaskan bahwa penempatan pejabat kementerian di posisi komisaris bank BUMN telah disesuaikan dengan fokus dan bidang kerja masing-masing bank. Misalnya, di Bank Rakyat Indonesia (BRI), posisi komisaris diisi oleh perwakilan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), yang bertujuan untuk memperkuat sektor UMKM.
Hal serupa juga diterapkan di Bank Tabungan Negara (BTN), di mana salah satu posisi komisaris ditempati oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). "Ini untuk mensinergikan program pemerintah dengan bank BUMN yang memiliki mandat tertentu. Namun, tetap ada pengawasan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan pihak terkait lainnya," kata Erick.
Instruksi Langsung dari Presiden Prabowo
Perombakan susunan komisaris ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Erick menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja perbankan BUMN serta memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
"Kami diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk memastikan pengelolaan BUMN semakin efisien. Oleh karena itu, Kementerian BUMN mendukung penuh transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kinerja perusahaan," jelasnya.
Dampak Positif pada Kinerja Saham Bank BUMN
Erick juga mengungkapkan bahwa kinerja bank-bank pelat merah di pasar saham menunjukkan tren positif. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah terkait BUMN, termasuk perombakan komisaris, memiliki dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor.
"Kita lihat harga saham bank-bank BUMN mengalami peningkatan yang cukup baik. Ini menegaskan bahwa visi Presiden Prabowo untuk mengelola BUMN secara lebih transparan ke depan merupakan tujuan utama yang harus kita capai," kata Erick.
Daftar Pejabat Kementerian yang Diangkat Jadi Komisaris Bank BUMN
Sejumlah pejabat kementerian telah resmi ditunjuk menjadi komisaris di bank-bank pelat merah. Berikut daftar pejabat yang kini menjabat di posisi strategis tersebut:
Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza - Komisaris BRI
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahro Hamzah - Komisaris BTN
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung - Komisaris Bank Mandiri
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo - Komisaris Utama BTN
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman - Komisaris Bank Mandiri
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata - Wakil Komisaris Utama BNI
Penunjukan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintah dan sektor perbankan milik negara. Dengan keterlibatan pejabat kementerian, implementasi program-program strategis pemerintah seperti pembiayaan UMKM, perumahan rakyat, dan sektor energi dapat lebih optimal.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski perombakan komisaris ini diharapkan membawa dampak positif, tantangan dalam tata kelola BUMN tetap menjadi perhatian. Erick menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat dalam operasional bank-bank pelat merah.
"Kami tidak hanya ingin memastikan sinergi program pemerintah, tetapi juga menuntut profesionalisme dalam pengelolaan bank BUMN. Oleh karena itu, meskipun ada perwakilan kementerian di dalamnya, sistem tata kelola yang baik tetap harus dijalankan sesuai prinsip korporasi," tuturnya.
Pemerintah juga akan terus memantau efektivitas kebijakan ini serta melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan tujuan utama dari perombakan ini tercapai, yaitu meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN di sektor perbankan.
Dengan adanya langkah ini, Erick Thohir optimistis bahwa bank BUMN dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.