Jakarta - Industri pengolahan kelapa sawit terus menjadi salah satu sektor andalan dalam penyaluran kredit perbankan di Indonesia. Dukungan kuat dari pemerintah dalam program hilirisasi, termasuk pengolahan minyak sawit, semakin mendorong sektor ini untuk berkembang pesat. Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyaluran kredit, membuktikan potensi besar industri ini sebagai pendorong ekonomi nasional.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), luas perkebunan sawit di Indonesia telah mengalami peningkatan drastis sebesar 69,63% dalam lebih dari satu dekade, mencapai angka 15.440 hektare pada tahun 2023. Perkebunan ini tersebar luas di lebih dari 30 provinsi, menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Selasa, 4 Februari 2025.
Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam **Surveillance Perbankan Indonesia** untuk Kuartal III-2024 menggambarkan sektor industri pengolahan kelapa sawit sebagai pendorong utama pertumbuhan penyaluran kredit perbankan. Hingga September 2024, sektor ini menyumbang 6,83% dari total penyaluran kredit perbankan sebesar Rp 517,92 triliun, dengan pertumbuhan tahunan (YoY) sebesar 7,78%.
Pertumbuhan penyaluran kredit perbankan ke industri pengolahan kelapa sawit sendiri mencapai angka 10,39% YoY, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya 5,12% YoY. Sektor lainnya, seperti logam non besi dan manufaktur elektronik, turut berkontribusi dengan pertumbuhan sebesar 15,29% YoY.
Meski mengalami penguatan signifikan, tantangan masih membayangi. Sumatra Utara menjadi provinsi dengan kontribusi terbesar dalam penyaluran kredit perbankan ke sektor ini, mencapai 26,90% atau sekitar Rp 21,17 triliun, dengan pertumbuhan 8,35% YoY. Kenaikan ini didorong oleh meningkatkan permintaan Crude Palm Oil (CPO) di pasar global dan harga komoditas yang terus merangkak naik.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan rencana untuk memperluas wilayah perkebunan sawit di Indonesia. Meskipun niat ini bertujuan meningkatkan pengaruh ekonomi, kritik berdatangan dari para pemerhati lingkungan. Meluasnya lahan perkebunan sawit dinilai dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, termasuk deforestasi dan penurunan kualitas ekosistem.
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Uli Arta Siagian, menyatakan keprihatinannya. "Rencana ini berpotensi memperpanjang rantai konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta korupsi di sektor sawit," ujarnya.
Di sisi lain, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut baik pernyataan Presiden. Menurut Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, pemanfaatan sawit sebagai strategi komoditas merupakan visi yang tepat. "Program kemandirian energi seperti B40 dan B50 sangat bergantung pada sawit sebagai bahan baku," tegasnya. Eddy juga menekankan pentingnya penegakan hukum untuk mengatasi masalah penjarahan, sehingga ada kepastian bagi pelaku usaha.
Dari perspektif perbankan, keterlibatan sektor ini dalam industri pengolahan kelapa sawit kian kuat. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), misalnya, dalam laporan kuartal IV-2024, mencatat penyaluran kredit ke sektor hilirisasi – salah satunya pengolahan minyak sawit – mencapai 7,3% dari total kredit bank.
Jika dihitung, angka tersebut mencapai sekitar Rp 55,6 triliun dari total keseluruhan kredit sebesar Rp 761,6 triliun per Desember 2024. Keberlanjutan dukungan finansial tersebut akan sangat penting dalam mengakselerasi pertumbuhan industri minyak sawit serta memanfaatkan peluang di pasar global.