MATARAM - Dalam upaya menuju transformasi provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang lebih baik, sektor transportasi publik menjadi salah satu aspek utama yang mendapat sorotan besar. Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum, menyatakan harapannya untuk melihat perubahan signifikan di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur baru, Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri. Menurut Junaidi, sektor transportasi adalah "jantung pembangunan NTB" yang membutuhkan perhatian serius dan segera dibenahi demi kemajuan daerah ini.
Dikenal dengan sebutan JK, Junaidi Kasum mengungkapkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh sektor transportasi publik di NTB. Salah satu masalah besar yang diidentifikasinya adalah banyaknya perusahaan otobus (PO) yang masih beroperasi tanpa izin lengkap. “Salah satu kendala utama adalah belum terhubungnya proses izin antara Dinas Perizinan dan Dinas Perhubungan, yang merupakan otoritas pelaksanaan izin. Akibatnya, banyak kendaraan yang tercatat dalam data perizinan, namun pemiliknya tidak memperhatikan aturan terkait plat kendaraan yang berasal dari luar daerah,” jelas Junaidi.
Di tengah persaingan ketat dan peraturan yang belum optimal, pengusaha transportasi lokal menghadapi tantangan besar. JK berharap kepemimpinan baru bisa mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) atau peraturan daerah (Perda) yang lebih tegas, agar semua pelaku industri transportasi di NTB dapat bekerja sesuai koridor yang ditetapkan dan mendukung kelancaran operasional transportasi yang lebih teratur.
Permasalahan lain yang ikut menyulitkan para pengusaha transportasi adalah tingginya harga kendaraan di NTB dibandingkan daerah-daerah lain seperti Bali, Surabaya, ataupun Jakarta. “Contohnya, harga kendaraan seperti Hiace di Mataram bisa lebih mahal sekitar Rp 20 juta hingga Rp 30 juta dibandingkan di Bali. Bahkan, perbedaannya bisa mencapai Rp 60 juta jika membeli di Jakarta atau Surabaya. Ditambah lagi, stok kendaraan yang terbatas di dealer lokal, hal ini menjadi tantangan besar bagi pengusaha transportasi di sini,” ungkap Junaidi.
Penting bagi pemerintah, menurut JK, untuk membawa merek kendaraan lain ke NTB guna menciptakan persaingan yang sehat dan mencegah monopoli oleh beberapa perusahaan. Hal ini diharapkan bisa menurunkan harga kendaraan sehingga lebih terjangkau oleh para pengusaha lokal.
Selain itu, Organda NTB memiliki usulan penting untuk optimalisasi armada angkutan umum milik pengusaha lokal. Selama ini, meskipun sudah ada langkah uji coba dengan angkutan Damri, tapi belum membuahkan hasil yang memadai. “Kami berharap, dalam rangka pembenahan sektor transportasi, kebijakan yang mendukung penggunaan kendaraan lokal bisa diterapkan. Untuk angkutan publik massal, terutama kendaraan listrik, sejauh ini masih belum optimal,” tambah JK.
Salah satu masalah yang meresahkan adalah kehadiran angkutan tidak resmi seperti odong-odong, yang beroperasi tanpa izin sah dan tidak memiliki Surat Keterangan Uji Kelayakan (KIR) serta kelengkapan administrasi lainnya. Fenomena ini, menurut Junaidi, adalah contoh buruk pengelolaan transportasi publik yang perlu segera dibenahi oleh pemerintah daerah.
“Kami siap mendukung langkah-langkah perbaikan ini. Semoga dengan kepemimpinan gubernur yang baru, sektor transportasi NTB bisa lebih tertata dengan baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya menutup pembicaraan.
Sebagai upaya mendukung proses pembenahan, Organda NTB berencana mengadakan pertemuan dengan gubernur terpilih untuk membahas persoalan transportasi publik secara komprehensif. Junaidi juga mengharapkan, dengan penerapan langkah-langkah strategis yang tepat, NTB dapat mengembangkan kualitas transportasi publik yang lebih efisien dan mencerminkan kearifan lokal.
Diharapkan langkah-langkah ini mampu membawa perubahan positif dan mendukung pembangunan berkelanjutan di NTB serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan dukungan dari semua pihak terkait, transformasi sektor transportasi publik di NTB bisa terwujud, menjadikannya lebih modern, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.