JAKARTA - Dugaan aktivitas plesiran ke luar negeri yang dilakukan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Darmawan Prasodjo, semakin hangat dibicarakan publik. Isu ini membangkitkan keprihatinan Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Joko Priyoski, terutama setelah arahan Presiden Prabowo Subianto yang menuntut penghematan anggaran oleh seluruh pejabat dengan melarang bepergian ke luar negeri kecuali mendesak.
Pada konteks ini, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memprioritaskan pekerjaan demi kepentingan rakyat dan mendesak kepatuhan pada seluruh tingkatan, termasuk jajaran direksi BUMN seperti PLN. "Tentu saja, instruksi Presiden bukan hanya untuk para Menteri, tapi juga harus diikuti oleh seluruh jajaran direksi BUMN," kata Joko Priyoski.
Menanggapi laporan yang beredar, KAMAKSI mengambil langkah proaktif dengan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki sumber dana yang digunakan oleh Darmawan Prasodjo dalam perjalanan dinasnya yang terduga melanggar peraturan ini. "Kami akan memastikan apakah dana dari perjalanan itu berasal dari keuangan PLN yang bisa merugikan perusahaan plat merah ini. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan semestinya," ungkap Joko Priyoski.
Keprihatinan publik ini dilatarbelakangi oleh potensi kerugian bagi PLN seandainya ditemukan penggunaan anggaran yang tidak semestinya. Langkah lebih lanjut yang direncanakan oleh KAMAKSI termasuk mendorong audit investigasi menyeluruh terhadap kinerja Dirut PLN. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan anggaran atau penyalahgunaan wewenang, pihaknya tidak segan-segan untuk mengadakan unjuk rasa. "Jika ada penyimpangan, kami akan ajukan tuntutan ke Kementerian BUMN dan Kantor Utama PLN untuk mendesak Menteri BUMN Erick Thohir mengambil tindakan tegas termasuk pemberhentian Dirut PLN," lanjut Joko.
Ketua Umum KAMAKSI ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi oleh pimpinan BUMN, khususnya yang mengelola sumber daya vital bangsa seperti listrik. Keputusan untuk bepergian harus selalu didasarkan pada kebutuhan mendesak dan kebermanfaatan nyata bagi negara, bukan sekadar keperluan pribadi atau kelompok.
Selain itu, langkah ini didukung oleh sejumlah elemen aktivis yang juga menginginkan transparansi dan pertanggungjawaban dari setiap pemimpin BUMN. Situasi ini menjadikan investigasi terhadap Darmawan Prasodjo semakin mendesak dan dinantikan hasilnya oleh publik. Jojo, panggilan akrab Joko Priyoski, memastikan bahwa elemen aktivis tidak akan tinggal diam jika ada indikasi penyelewengan.
Presiden Prabowo telah menyatakan betapa krusialnya fokus pada pembangunan dalam negeri tanpa ada pemborosan anggaran melalui kunjungan luar negeri yang tidak perlu. Kedisiplinan dalam melaksanakan instruksi ini akan menjadi tolak ukur penilaian terhadap pejabat-pejabat terkait.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PLN terkait investigasi ini. Namun, perhatian dari berbagai pihak termasuk dari KAMAKSI menjadi dorongan kuat bagi lembaga-lembaga negara untuk lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran. Menteri BUMN Erick Thohir diharapkan dapat mengambil sikap tegas jika investigasi nanti menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Darmawan Prasodjo.
Isu ini mungkin hanya sebagian kecil dari masalah yang dapat terjadi di level BUMN, namun hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan serta penegakan aturan secara tegas dan konsisten. Sebagai negara yang ingin maju dan kuat, Indonesia memerlukan pimpinan yang berintegritas serta disiplin dalam mematuhi arahan dan kebijakan negara demi kesejahteraan rakyat.
Kita nantikan hasil dari investigasi ini dan harapannya bisa menjadi titik awal bagi pengelolaan BUMN yang lebih baik dan transparan di masa mendatang, selaras dengan visi Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang lebih hemat dan fokus pada pengembangan internal.