JAKARTA - Pada hari Kamis, 26 Desember 2024, pemerintah Rusia mengumumkan keputusan signifikan untuk melarang penambangan kripto di sepuluh wilayah hingga enam tahun ke depan. Larangan ini, yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025 dan berlangsung hingga 15 Maret 2031, menyoroti kekhawatiran serius mengenai konsumsi energi yang tinggi akibat aktivitas penambangan kripto. Kebijakan baru ini diharapkan dapat mengatur pemakaian energi dalam negeri, menyusul laporan beban energi yang signifikan dari industri penambangan kripto.
Menurut laporan yang diterbitkan oleh kantor berita pemerintah Rusia, Tass, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dampak besar yang dihasilkan dari penambangan kripto terhadap konsumsi energi. Konsumsi energi yang tinggi menjadi alasan utama atas pelarangan tersebut, terinspirasi dari situasi di Amerika Serikat dimana aktivitas penambangan kripto menyumbang hampir 2,5 persen dari total penggunaan energi negara. Fakta ini, dikutip dari Engadget, menunjukkan potensi ancaman yang ditimbulkan oleh industri kripto terhadap sumber daya energi yang ada.
Dalam pernyataannya, Dewan Menteri Rusia menegaskan bahwa larangan tersebut dapat diperpanjang ke wilayah lain di Rusia jika terjadi lonjakan permintaan energi. Sebaliknya, ada kemungkinan bahwa pelarangan ini dapat dicabut sementara atau dimodifikasi di wilayah tertentu. "Kami akan menimbang setiap langkah berdasarkan perubahan permintaan energi di masa depan," ujar perwakilan Dewan Menteri dalam sebuah konferensi pers yang menjelaskan fleksibilitas dari kebijakan ini.
Rusia merupakan negara yang memiliki hubungan rumit dengan mata uang digital, terutama penambangan kripto. Praktik ini mulai sepenuhnya diakui sebagai legal di Rusia sejak 1 November 2024. Namun, penggunaan kripto sebagai alat pembayaran yang sah sudah dilarang sejak tahun 2022. Meski demikian, penggunaan kripto untuk pembayaran lintas batas tetap diperbolehkan. Banyak yang menganggap kebijakan ini sebagai strategi Rusia untuk menghindari sanksi setelah invasi yang terjadi di Ukraina.
Sebagai bagian dari regulasi yang ketat, para penambang kripto di Rusia diwajibkan untuk mendaftar ke Kementerian Pembangunan Digital. Selain itu, konsumsi energi mereka terus dipantau. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyeimbangkan pertumbuhan industri digital dengan kebutuhan energi di negara tersebut. Dengan demikian, kebijakan ini sekaligus menandai langkah terbaru dalam pengaturan industri kripto di Rusia.
Dari perspektif global, langkah Rusia untuk mengatur penambangan kripto ini menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh negara-negara lain dengan ekonomi yang bergantung pada energi. Hal ini memicu diskusi lebih lanjut tentang keberlanjutan industri kripto secara keseluruhan di tengah kekhawatiran terhadap lingkungan dan sumber daya energi. Penambangan kripto memang dikenal memerlukan energi listrik yang masif untuk komputer-komputer yang menjalankan proses verifikasi transaksi di jaringan blockchain.
Meskipun kebijakan larangan ini bisa berpotensi membatasi pertumbuhan pasar kripto di Rusia, beberapa ahli melihat ini sebagai kesempatan bagi Rusia untuk mengembangkan infrastruktur teknologi yang lebih efisien dari segi energi. "Larangan ini bisa mendorong inovasi dalam industri teknologi dan energi di Rusia," ujar salah satu pakar energi terkemuka dalam sebuah wawancara. Inisiatif ini dapat memberikan potensi ekonomi baru dan solusi teknologi yang tidak hanya bermanfaat bagi Rusia, tetapi juga bagi dunia secara keseluruhan.
Seiring berjalannya waktu dan keadaan energi di Rusia berkembang, kebijakan ini mungkin akan mengalami penyesuaian atau bahkan dihapuskan. Namun, keputusan untuk menghentikan penambangan kripto di sepuluh wilayah jelas merupakan sinyal kuat mengenai prioritas pemerintah Rusia dalam menjaga kestabilan energi di tengah pertumbuhan pesat teknologi digital. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada industrinya di Rusia tetapi juga memberikan pengaruh terhadap pasar kripto global.