Dalam langkah ambisius untuk merelokasi pusat pemerintahan Indonesia, Otorita Ibu Kota Nusantara menetapkan target rampungnya pembangunan infrastruktur utama di Kota Nusantara pada tahun 2028. Fokus utama difokuskan pada sektor legislatif dan yudikatif, dengan tujuan membangun lingkungan pemerintahan yang fungsional dan modern. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa penyelesaian ini akan mencakup pembangunan kantor, hunian pejabat, serta fasilitas pendukung lainnya.
Rencana ambisius ini diungkapkan oleh Basuki pada Rabu, 1 Januari 2025, di laman resmi pemerintah, IKN.go.id. Pernyataan itu menandai sebuah langkah besar dalam perjalanan Indonesia untuk menghidupkan kembali daerah yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan negara, memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke wilayah yang lebih terpadu dan modern di Kalimantan.
Basuki menggarisbawahi pentingnya percepatan pembangunan ini demi memastikan kelancaran operasional sektor legislatif dan yudikatif. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dirancang dengan baik adalah kunci dalam menunjang fungsi pemerintahan dan mendukung para pejabat serta lembaga negara untuk bekerja secara efisien. "Semua ini diharapkan dapat beroperasi dengan baik sesuai rencana untuk mendukung efisiensi pemerintahan," ujar Basuki yang dikutip dari siaran RRI pada Kamis, 2 Januari 2025.
Pembangunan ini akan melibatkan berbagai elemen penting, termasuk penyediaan hunian bagi para pejabat dan fasilitas untuk mendukung kebutuhan operasional mereka. Selain itu, direncanakan juga kantor-kantor yang akan membantu kelancaran fungsi legislatif dan yudikatif di Kota Nusantara. Peletakan infrastruktur inti ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan tetapi juga diharapkan menjadi simbol kehadiran dan tekad pemerintah dalam menciptakan pusat pemerintahan yang modern dan efisien.
Untuk mencapai tujuan ambisius tersebut, Basuki menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan laporan rutin terkait kemajuan pembangunan kepada Presiden. Laporan ini termasuk persiapan untuk peresmian dan peletakan batu pertama yang dijadwalkan dalam waktu dekat, yang akan menandai dimulainya fase pembangunan yang lebih lanjut dan konkret.
Harapan utama dari proyek besar ini adalah untuk membentuk sebuah pusat pemerintahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pemerintahan modern tetapi juga selaras dengan perkembangan lingkungan dan sosial. Keberhasilan pembangunan Kota Nusantara diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan penting negara dan menjadi teladan bagi pembangunan pusat pemerintahan di seluruh dunia.
Pembangunan ini juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mendukung distribusi ekonomi dan pengembangan wilayah yang lebih merata di Indonesia. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan, pemerintah juga berupaya mengurangi kepadatan dan tekanan infrastruktur di Jakarta, yang selama ini menanggung beban administratif dan ekonomi yang sangat besar.
Proyek Kota Nusantara menargetkan untuk menjadi kota berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, menawarkan kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduk dan mendukung pertumbuhan yang inklusif. Dalam konteks ini, inisiatif untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur pada 2028 menjadi simbol dari ikhtiar Indonesia untuk mencapai keseimbangan antara modernisasi dan kelestarian lingkungan.
Dengan fondasi yang kuat dan perencanaan yang matang, Otorita Ibu Kota Nusantara berharap proyek ini menjadi transformasi monumental bagi negara, memperkuat institusi pemerintah dan menghadirkan era baru dalam dinamika pemerintahan di Indonesia. Target ini juga menggambarkan komitmen besar pemerintah terhadap pembaruan sistemik dan administrasi yang siap mendukung pengembangan Indonesia di masa depan.