JAKARTA – Di tengah pemangkasan signifikan anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai dampak Inpres 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD, pemerintah Indonesia tetap menegaskan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa kerja sama dengan lembaga internasional akan menjadi solusi utama dalam memastikan proyek infrastruktur tetap berjalan.
"Dalam situasi anggaran yang ketat, kami tetap berkomitmen memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai jalurnya untuk mendukung visi dan misi Presiden, sejajar dengan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen," ujar AHY di Jakarta pada 4 Februari 2025.
Pemangkasan anggaran untuk Kementerian PU ini memang luar biasa, dari Rp 110 triliun menjadi hanya Rp 29 triliun. Hal ini tentu memunculkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan proyek strategis yang sudah direncanakan sebelumnya. Namun, AHY menegaskan bahwa inovasi pembiayaan dan kemitraan internasional menjadi opsi strategis untuk mengatasi hal tersebut.
Fokus Pembangunan yang Lebih Efektif
Dalam menghadapi tantangan ini, AHY menyebutkan bahwa pihak pemerintah akan tetap fokus pada proyek-proyek strategis yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan keberlanjutan infrastruktur baik fisik maupun digital. "Fokus utama kami adalah mengatasi disparitas antara Jawa dan luar Jawa, serta mempersempit kesenjangan digital, yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia," tambah AHY.
Menurut AHY, pemerintah berencana membentuk tim kecil untuk mengakselerasi pengembangan perumahan dan infrastruktur dasar secara paralel. Langkah ini diharapkan dapat memberi dorongan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur bahkan di tengah kendala anggaran yang cukup tajam.
Kolaborasi Internasional Jadi Kunci
Pernyataan AHY ini sesuai dengan kunjungannya baru-baru ini dari delegasi World Bank, Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dan International Finance Corporation (IFC). Dalam pertemuan itu, AHY memaparkan peta jalan pembangunan infrastruktur untuk lima tahun ke depan, termasuk proyek-proyek strategis seperti pembangunan tanggul raksasa Jakarta dan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.
"Saya optimistis kemitraan ini dapat semakin diperkuat dan melahirkan solusi inovatif yang relevan dengan tantangan di Indonesia," ucap AHY.
Delegasi World Bank yang diwakili oleh Manuela Ferro dan Hiroshi Matano menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Indonesia untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Mereka menilai kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta sangat krusial dalam pembiayaan infrastruktur agar hasil yang dicapai optimal.
Pendekatan Baru di Era Presiden Prabowo
Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syaiful Huda, mengakui bahwa pemotongan anggaran ini menandakan adanya pergeseran strategi pembangunan di era Presiden Prabowo dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. "Tentu ini menarik untuk ditunggu bagaimana strategi pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo dengan adanya pemangkasan besar-besaran anggaran di Kemen PU," ungkap Huda.
Huda menambahkan bahwa meskipun ada pemangkasan yang cukup signifikan, pemerintah diyakini tengah menyusun pembaruan strategi pembiayaan infrastruktur dengan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN. "Pernyataan Presiden menjadi indikasi jika Pemerintah akan selektif dalam memilih proyek infrastruktur. Selain itu, bisa jadi ada skema baru pembiayaan," jelasnya.
Selama dekade terakhir, pembangunan infrastruktur di Indonesia telah berdampak besar dalam perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur sektor logistik, pangan, dan energi. Meski begitu, pembangunan ini tidak luput dari kritik terkait efektivitasnya di lapangan. "Sebagian infrastruktur yang dibangun belum ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai, sehingga dampaknya belum nyata bagi masyarakat," tutup Huda.
Ke depan, sinergi pemerintah dengan sektor swasta dan lembaga internasional diharapkan dapat menjawab tantangan anggaran ini, memastikan pembangunan infrastruktur tetap jadi prioritas demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas.