Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam sebuah pertemuan lanjutan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta agar infrastruktur tersebut bisa segera diselesaikan. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Februari 2025, dengan dihadiri oleh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita Ibu Kota Nusantara.
Perkembangan Pembangunan di IKN
Pemerintah telah mencapai beberapa kemajuan pembangunan dengan menyelesaikan proyek istana negara, salah satunya Istana Garuda di IKN. Meski demikian, proyek pembangunan lainnya seperti kompleks legislatif dan yudikatif masih memerlukan perhatian lebih untuk memenuhi target-target yang telah ditetapkan.
Menurut AHY, pembangunan IKN saat ini menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya keterbatasan anggaran. Selain itu, terdapat prioritas agenda nasional lainnya yang juga harus diperhatikan, seperti kemandirian pangan, energi, dan air, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi fokus utama pemerintah selama lima tahun ke depan. "Infrastruktur, dalam hal ini, akan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan target-target nasional tersebut," ujar AHY.
Anggaran dan Tahapan Pembangunan
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun yang akan digunakan bertahap dari tahun 2025 hingga 2029 untuk mendukung pembangunan infrastruktur di IKN. AHY menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan dan Presiden Prabowo telah memastikan adanya alokasi anggaran tersebut. “Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp 48,8 triliun dari 2025 hingga 2029 ini," jelas AHY.
Usai pertemuan tersebut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menambahkan bahwa desain pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif yang sebelumnya sudah dirancang akan ditinjau ulang sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pembangunan ini akan masuk dalam tahap kedua (2025-2029) yang mencakup pembangunan infrastruktur inti dan ekosistem pendukung sekaligus akses menuju wilayah perencanaan kedua (WP2). "Peninjauan ini dilakukan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan visi Presiden," ungkap Basuki.
Target Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik pada 2028
Presiden Prabowo menargetkan agar IKN bisa menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Untuk itu, Otorita IKN telah ditugaskan menuntaskan pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kelancaran transisi ini. Pembangunan ini menjadi kunci kemajuan IKN dalam mencapai kedudukan tersebut.
Sepanjang tahun 2024, pembangunan IKN telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 43,4 triliun atau setara dengan 97,3 persen dari total anggaran APBN yang disiapkan untuk tahun tersebut, yakni Rp 44,5 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai proyek strategis seperti pembangunan gedung-gedung pemerintahan serta rusun ASN, Hankam, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.
Berbagai rencana besar ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merealisasikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru serta sebagai katalis untuk berbagai program pembangunan lainnya di Indonesia. Seiring dengan itu, pembangunan infrastruktur yang memadai diharapkan mampu menjadi fondasi yang kuat untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, sebuah target ambisius yang menuntut konsistensi dan kerja sama lintas sektoral.
Komitmen dari berbagai pihak, utamanya pemerintah dan Otorita IKN, diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala dan memastikan keberlanjutan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Presiden Prabowo dan jajaran menterinya terus bekerja keras untuk mewujudkan visi IKN sebagai simbol kemajuan dan modernisasi Indonesia di masa depan.