Konflik harga gas Elpiji 3 kilogram di Kabupaten Barito Utara kini memasuki babak baru. Tingginya harga gas subsidi ini terus menjadi topik hangat di tengah masyarakat yang kian resah. Dalam upaya mencari solusi yang efektif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara kembali mempersiapkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pihak terkait. Langkah ini diharapkan bisa menjadi jembatan solusi yang diidamkan oleh masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari kebijakan subsidi ini.
H. Tajeri, seorang anggota DPRD Barito Utara dari fraksi Gerindra, menegaskan pentingnya pertemuan tersebut. "Semoga dalam RDP besok ada jalan keluar terbaik untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang berhak menerima gas Elpiji 3 kilogram yang bersubsidi," tuturnya optimis pada Rabu, 29 Januari 2025.
Fenomena harga gas Elpiji 3 kilogram yang melambung, menurut Tajeri, bukanlah masalah baru. Situasi ini telah dialami oleh masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama. Sejumlah inisiatif telah dilaksanakan, termasuk kunjungan bersama pemerintah daerah ke Jakarta untuk bertemu dengan pihak Pertamina. Namun, sejauh ini, hasilnya belum maksimal.
"Beberapa waktu lalu, dalam RDP di DPRD, kami bersama pihak terkait dan penegak hukum sudah sepakat bahwa jika ada penyimpangan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan, itu termasuk dalam ranah korupsi. Namun kenyataannya, di lapangan masih terjadi ketidaksesuaian harga, yang menyebabkan carut-marutnya penjualan gas Elpiji 3 kilogram," ungkap Tajeri dengan suara tegas.
Lebih jauh, masalah ini secara langsung berdampak pada masyarakat miskin di Barito Utara yang seharusnya paling diuntungkan dengan subsidi ini. "Apakah kita tidak kasihan dengan masyarakat yang kurang mampu? Mereka yang berhak menerima gas subsidi, namun kenyataannya mereka justru kesulitan mendapatkannya. Ini harus segera diatasi," tegas Tajeri, menyuarakan kesalahan mendasar dalam implementasi kebijakan tersebut.
Tajeri tak hanya menyoroti soal harga, tapi juga peran pemerintah daerah dalam menangani masalah ini. Ia mendesak pemerintah daerah untuk lebih proaktif dan menggunakan jejaring yang mereka miliki di pusat demi kepentingan warga Barito Utara. "Pemerintah daerah harus bertindak. Jangan diam saja. Pemerintah punya saluran langsung ke pusat. Berbuatlah untuk masyarakat," katanya dengan tegas menyoroti peran krusial yang bisa diambil oleh aparat lokal.
Tajeri, sebagai sosok wakil rakyat, merasa berkewajiban untuk memastikan bahwa amanat yang diemban olehnya dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengajak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti persoalan penyimpangan harga yang sudah jelas melanggar aturan. "Saya minta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Penyelewengan harga gas Elpiji harus segera dihentikan," ujarnya mengingatkan.
Pada penutup pernyataannya, Tajeri menyampaikan harapannya agar masalah ini segera terselesaikan dan harga gas Elpiji 3 kilogram bisa kembali mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan pemerintah, yaitu Rp 25.000 per tabung. "Semoga harapan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan gas dengan harga yang wajar bisa segera terwujud," tandasnya, mencerminkan harapan ribuan warga yang selama ini terbebani oleh tingginya harga gas.
Masalah harga gas subsidi ini tak sekadar tentang angka, melainkan turut menyangkut marwah keadilan sosial yang menjadi asas utama kebijakan subsidi. Ketika mereka yang berada dalam sektor paling rentan dalam masyarakat tidak mendapatkan manfaat maksimal dari kebijakan semacam ini, penelitian lebih lanjut dan solusi konkret harus segera dikejar. DPRD Barito Utara kini berada di garis depan dalam usaha memperjuangkan keadilan tersebut, dengan harapan strategi dan dialog terbuka yang akan dilakukan pada RDP berikutnya mampu memecahkan kebuntuan yang ada.
Pemantauan dan pengawasan ketat dari setiap tahap distribusi, serta kolaborasi sinergis antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak berwenang, diharap mampu mengembalikan harga gas Elpiji ke batas yang telah ditetapkan dan memperjelas alur distribusi yang adil dan merata. Tanpa langkah tegas dan konsisten, keberadaan subsidi akan sia-sia dan hanya menjadi catatan kosong tanpa arti.