JAKARTA - Memasuki September 2025, pemerintah kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Tahun ini, fokus pemerintah tetap pada program unggulan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Program Indonesia Pintar (PIP). Kehadiran bantuan ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan sehari-hari, mendukung pendidikan siswa, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi yang terus berlangsung.
Kementerian Sosial bersama mitra terkait memastikan penyaluran bansos berjalan transparan, tepat sasaran, dan mudah diakses Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masyarakat pun diimbau untuk selalu memeriksa status penerima melalui situs resmi dan aplikasi pemerintah guna memastikan informasi yang diterima akurat dan menghindari potensi penipuan.
Program Keluarga Harapan (PKH)
Pada September 2025, PKH memasuki tahap pencairan ketiga. Sebanyak 10 juta KPM akan menerima bantuan dengan jumlah dana bervariasi sesuai kategori penerima. Adapun rincian dana PKH per tahap adalah sebagai berikut:
Ibu Hamil dan Masa Nifas: Rp750.000 per tahap, Rp3.000.000 per tahun
Anak Usia Dini (0–6 Tahun): Rp750.000 per tahap, Rp3.000.000 per tahun
Pendidikan Sekolah Dasar (SD): Rp225.000 per tahap, Rp900.000 per tahun
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp375.000 per tahap, Rp1.500.000 per tahun
Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA): Rp500.000 per tahap, Rp2.000.000 per tahun
Lansia (70 Tahun ke Atas): Rp600.000 per tahap, Rp2.400.000 per tahun
Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per tahap, Rp2.400.000 per tahun
PKH diharapkan dapat membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan anak, serta memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan BPNT, yang kerap disebut bantuan sembako, untuk tahap ketiga akhir di bulan September 2025. Setiap KPM akan menerima dana sebesar Rp200.000 per bulan, disalurkan langsung ke rekening Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) masing-masing penerima. Program ini diharapkan mampu menjaga kecukupan pangan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian konsumsi pokok bagi keluarga penerima.
Program Indonesia Pintar (PIP)
PIP tetap menjadi salah satu program penting bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini memungkinkan mereka tetap melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya. Besaran dana PIP disesuaikan dengan jenjang pendidikan penerima:
SD/MI: Rp450.000 per tahun, Rp225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir
SMP/MTs: Rp750.000 per tahun, Rp375.000 untuk siswa baru dan kelas akhir
SMA/MA/SMK: Rp1.800.000 per tahun, Rp500.000–Rp900.000 untuk siswa baru dan kelas akhir
Dengan bantuan ini, pemerintah berharap angka putus sekolah dapat ditekan, sementara kualitas pendidikan tetap terjaga bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Cara Cek Status Penerima Bansos 2025
Masyarakat yang ingin memastikan apakah terdaftar sebagai penerima bansos dapat memanfaatkan layanan resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos. Prosesnya mudah dan cepat.
Melalui Situs Kemensos:
Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
Masukkan data wilayah sesuai KTP (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan)
Isi nama sesuai KTP dan kode captcha
Klik “Cari Data” untuk melihat status bantuan
Melalui Aplikasi Cek Bansos:
Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store
Daftar atau login menggunakan NIK
Pilih menu “Cek Bansos” dan masukkan data yang diperlukan
Informasi mengenai status penerimaan BPNT dan program lain akan ditampilkan
Dengan langkah-langkah ini, KPM dapat memantau secara langsung bantuan yang mereka terima, sekaligus memastikan tidak terjadi penyalahgunaan data atau penipuan yang mengatasnamakan bansos pemerintah.
Pencairan bansos pada September 2025 menjadi momen penting bagi jutaan KPM di Indonesia. PKH, BPNT, dan PIP dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mendukung pendidikan anak, serta menjaga ketersediaan pangan. Pemerintah menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk transparansi, mulai dari cek status penerima hingga penyaluran dana secara digital. Dengan adanya mekanisme yang jelas dan pengawasan ketat, bansos diharapkan dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.