JAKARTA - Pembangunan desa kembali ditempatkan sebagai prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dua program strategis, yakni Listrik Desa dan penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, menjadi fondasi baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di akar rumput. Dukungan penuh juga datang dari Kementerian BUMN yang siap memastikan pelaksanaan kedua program ini berjalan optimal.
Isu kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan selama ini menjadi perhatian serius. Akses listrik yang belum merata dan terbatasnya sarana ekonomi di banyak desa membuat masyarakat sulit berkembang secara mandiri. Melalui Program Listrik Desa, pemerintah berupaya menutup ketimpangan itu dengan menghadirkan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga, sementara Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing ekonomi lokal.
Hal tersebut kembali ditegaskan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Ia memastikan kementerian yang dipimpinnya siap terlibat penuh dalam merealisasikan program strategis Presiden. Erick menyampaikan hal ini usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, sejumlah agenda dibahas, mulai dari ketahanan pangan, pengelolaan energi berbasis sampah, elektrifikasi desa, hingga peran koperasi dalam penguatan ekonomi kerakyatan.
Menurut Erick, program Listrik Desa bukan hanya sekadar proyek pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, program ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara untuk memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat kecil, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil. “Program Listrik Desa yang dicanangkan Presiden merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil, terutama di daerah terpencil. Ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk keberpihakan terhadap keadilan sosial,” ujar Erick.
Target program ini cukup ambisius. Erick menyebut percepatan elektrifikasi akan menjangkau 10.068 lokasi di seluruh pelosok Indonesia. Angka tersebut menunjukkan skala besar upaya pemerintah dalam memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap energi. Dengan adanya listrik, desa-desa terpencil diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, membuka peluang usaha baru, dan mendorong kualitas hidup warganya.
Di sisi lain, penguatan koperasi desa juga dianggap sebagai pilar penting pembangunan berkelanjutan. Melalui Kopdes Merah Putih, rantai distribusi produk pertanian maupun kebutuhan pokok masyarakat akan dipangkas agar lebih efisien. Hal ini akan memotong biaya logistik, meningkatkan daya beli, sekaligus memperluas akses pasar bagi produk desa. Erick menekankan, “Koperasi bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian dan gotong royong. Dengan penguatan dari BUMN, koperasi desa akan menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.”
Upaya memperkuat peran koperasi ini juga sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Dengan adanya dukungan dari BUMN, koperasi desa tidak hanya akan berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan aktif koperasi diharapkan mampu menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap pembangunan desa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
Kementerian BUMN pun tidak bergerak sendiri. Erick menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BUMN terkait untuk memastikan implementasi program berjalan efektif. Langkah ini penting agar program Listrik Desa dan Kopdes Merah Putih benar-benar menyasar kebutuhan riil masyarakat serta memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga desa.
Lebih jauh, Erick menekankan bahwa langkah ini sepenuhnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menempatkan pembangunan desa sebagai salah satu fondasi utama pemerataan ekonomi nasional. Menurutnya, desa yang kuat akan melahirkan perekonomian yang lebih stabil, karena sektor ini menyangkut mayoritas penduduk Indonesia.
Dalam konteks pembangunan nasional, elektrifikasi dan koperasi desa ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Listrik membuka akses terhadap teknologi, pendidikan, dan usaha produktif, sementara koperasi menyediakan wadah bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya secara kolektif. Kolaborasi keduanya akan mempercepat transformasi desa menjadi basis pertumbuhan ekonomi baru.
Selain itu, kedua program ini juga mendukung agenda pemerintah dalam mendorong ketahanan pangan, pemerataan energi, serta penguatan ekonomi berbasis komunitas. Kehadiran listrik di desa akan mempercepat modernisasi pertanian melalui penggunaan alat-alat produksi yang lebih efisien, sedangkan koperasi menjadi penghubung penting antara petani, pasar, dan konsumen.
Bagi masyarakat desa, keberadaan listrik dan koperasi yang kuat akan mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Mereka dapat mengembangkan usaha sendiri, meningkatkan produktivitas, sekaligus memperkuat posisi tawar dalam pasar. Pada akhirnya, hal ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di desa dan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi.
Erick Thohir menegaskan kembali bahwa komitmen BUMN dalam mendukung program ini bukan hanya soal menjalankan instruksi pemerintah, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial dan moral. Sebagai entitas milik negara, BUMN memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan berjalan merata dan inklusif, sehingga semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya.
Dengan langkah konkret ini, arah pembangunan nasional semakin jelas: membangun Indonesia dari desa. Program Listrik Desa dan Kopdes Merah Putih bukan sekadar kebijakan, melainkan strategi besar yang dapat mengubah wajah pedesaan di masa depan. Dan dengan dukungan penuh Kementerian BUMN, harapan akan terwujudnya desa yang mandiri, sejahtera, serta berdaya saing semakin dekat dengan kenyataan.