JAKARTA - Upaya menghadirkan akses energi yang adil dan merata kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2025. Tahun ini, sebanyak 1.000 rumah tangga miskin di wilayah tersebut ditargetkan akan segera menikmati sambungan listrik gratis berkapasitas 450 VA. Program ini bukan hanya sekadar penyediaan infrastruktur, melainkan juga bagian dari langkah nyata mengurangi kesenjangan layanan dasar di kalangan masyarakat kurang mampu.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa program tersebut dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah. Realisasi dilakukan melalui kerja sama erat dengan PT PLN (Persero). “Pemasangannya dari dana APBD Provinsi Jateng, bekerja sama dengan PT PLN,” ungkap Agus dalam keterangan tertulis saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menerima kunjungan General Manager PT PLN UID Jateng-DI Yogyakarta, Bramantyo Agung Pambudi, di Kantor Gubernur pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Program yang Konsisten Sejak 2014
Agus menambahkan, kolaborasi antara Pemprov Jateng dan PT PLN dalam menyediakan listrik gratis bagi masyarakat miskin sudah berjalan sejak 2014. Hingga kini, sebanyak 87.431 sambungan listrik berhasil direalisasikan. Angka tersebut memperlihatkan konsistensi pemerintah daerah untuk menjadikan listrik sebagai kebutuhan dasar yang dapat diakses semua lapisan masyarakat.
Tak hanya mengandalkan APBD, Agus juga mengungkapkan bahwa tahun ini Kementerian ESDM akan menyalurkan 25.000 sambungan listrik tambahan untuk rumah tangga miskin di Jawa Tengah. “Kami sedang mengusulkan agar pemasangan sambungan listrik gratis 450 VA ini menggunakan konsep prabayar atau token pulsa. Sehingga saat masyarakat miskin belum bisa membeli token dalam kurun waktu tertentu, tidak berdampak pada pencabutan sambungan listrik,” jelasnya.
Perhatian Gubernur pada Keluarga Tidak Mampu
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan bahwa program ini penting untuk terus dimaksimalkan. Menurutnya, intervensi seperti penyediaan sambungan listrik gratis memberi manfaat langsung bagi warga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. “Saya kira ini sudah berjalan, ditingkatkan lagi ya,” ujarnya singkat namun tegas.
Luthfi juga mengingatkan bahwa akses listrik tidak hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat miskin. Dengan adanya sambungan listrik, anak-anak bisa belajar di malam hari, sementara orang tua dapat memanfaatkan listrik untuk usaha kecil di rumah.
Komitmen PLN Mendukung Program Sosial
Di sisi lain, GM PT PLN UID Jateng-DI Yogyakarta, Bramantyo Anggun Pambudi, memastikan pihaknya siap melanjutkan kerja sama dengan Pemprov Jateng. PLN, kata dia, tidak hanya berfokus pada penyediaan sambungan listrik untuk warga miskin, tetapi juga ikut mendukung pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Jawa Tengah.
“Jadi yang terbaru kami kerja sama dengan Dinas ESDM Jateng untuk mendorong kelengkapan kendaraan listrik. Menginisiasi pemasangan fast charger di lingkungan kantor ESDM Jateng 30 KW dengan metode sharing listrik,” ungkap Anggun.
Dengan demikian, PLN berupaya menjaga keseimbangan antara program berbasis sosial dan pembangunan infrastruktur masa depan, seperti penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
Menutup Kesenjangan Energi
Kehadiran listrik menjadi salah satu indikator utama peningkatan kualitas hidup. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rasio elektrifikasi Jawa Tengah terus meningkat, namun masih terdapat keluarga miskin yang belum menikmati aliran listrik layak. Oleh karena itu, 1.000 sambungan baru di tahun 2025 diharapkan dapat mempercepat pencapaian target elektrifikasi penuh.
Program ini juga dianggap strategis karena pembiayaannya berasal dari APBD, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan masyarakat miskin. Ditambah lagi dengan dukungan 25.000 sambungan dari Kementerian ESDM, total penerima manfaat di Jawa Tengah akan semakin banyak.
Dampak Nyata Bagi Warga
Bagi masyarakat miskin, keberadaan listrik berarti mengurangi ketergantungan pada penerangan tradisional yang tidak efisien dan berisiko, seperti lampu minyak. Selain itu, biaya hidup dapat ditekan karena listrik prabayar memberi fleksibilitas dalam penggunaan.
Agus Sugiharto menekankan bahwa dengan sistem prabayar, warga miskin tidak akan kehilangan sambungan meski sempat kesulitan membeli token. Hal ini berbeda dengan pascabayar yang bisa berujung pada pemutusan sambungan saat tagihan tidak terbayar.
Sinergi Pusat dan Daerah
Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan PLN mencerminkan pendekatan holistik dalam penyediaan energi. Bukan hanya angka sambungan listrik yang dikejar, tetapi juga keberlanjutan akses, keterjangkauan biaya, hingga inovasi teknologi yang bisa menunjang kehidupan masyarakat miskin.
Dengan dukungan berkelanjutan dari semua pihak, pemerataan akses listrik di Jawa Tengah diharapkan bisa tercapai lebih cepat. Sambungan listrik gratis bukan sekadar program bantuan, melainkan fondasi untuk mendorong inklusi sosial dan ekonomi.
Pemasangan 1.000 sambungan listrik gratis di Jawa Tengah pada 2025 menunjukkan bagaimana kebijakan daerah dapat langsung menyentuh kebutuhan dasar warga miskin. Disertai dukungan 25.000 sambungan dari Kementerian ESDM, serta inovasi dari PLN dalam menghadirkan layanan berbasis prabayar, langkah ini menjadi simbol komitmen menuju keadilan energi.
Pada akhirnya, listrik bukan hanya soal menyalakan lampu, tetapi juga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih layak, produktif, dan sejahtera bagi masyarakat Jawa Tengah yang kurang mampu.