JAKARTA - Pemerintah kembali memperkuat kerangka kelembagaan untuk menangani isu strategis nasional. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa kementeriannya akan menyiapkan anggaran bagi dua badan baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Badan-badan tersebut adalah Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral, yang keduanya resmi dilantik di Istana Negara pada Senin, 25 Agustus 2025.
"Kalau sudah dibentuk pasti nanti ada turunannya," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan pendanaan yang memadai bagi kedua badan baru tersebut. Meski begitu, Menkeu belum merinci pos anggaran mana yang akan diubah atau dialihkan untuk mendukung operasional badan-badan ini. “Ya kalau badan baru terbentuk dipenuhi nanti,” tambahnya.
Struktur dan Penunjukan Pejabat
Presiden Prabowo menugaskan pejabat-pejabat penting untuk memimpin masing-masing badan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Tanggul Laut, dengan Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, dipercayakan memimpin Badan Industri Mineral. Penunjukan wakil kepala badan tidak dilakukan sembarangan; masing-masing memiliki peran strategis.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa kedua wakil kepala mewakili kepentingan berbeda. Satu wakil mewakili pihak Danantara, sementara satu lagi mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri. “Maka kita membutuhkan satu yang mewakili Danantara. Kemudian satu juga di situ mewakili pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya di Istana Kepresidenan.
Urgensi Pembentukan Dua Badan Baru
Menurut Prasetyo, pembentukan kedua badan ini dilatarbelakangi oleh urgensi kebutuhan negara. Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dibentuk untuk memulai pembangunan tanggul laut yang menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko banjir dan erosi pantai di wilayah utara Pulau Jawa. Sementara Badan Industri Mineral dibentuk untuk mengelola potensi sumber daya mineral Indonesia yang melimpah, sekaligus mendorong pemanfaatan lebih optimal bagi pembangunan nasional.
Dalam proses pengelolaan, kedua badan akan menangani perencanaan, pembangunan, dan pengawasan proyek secara terintegrasi. Hal ini memerlukan kolaborasi lintas sektor dan koordinasi antarprovinsi, mengingat tanggul laut Pantura akan membentang di sekitar lima provinsi di Pulau Jawa. Penempatan wakil dari kedua pihak Danantara dan pemerintah dirancang untuk menjamin keseimbangan kepentingan serta kelancaran implementasi program.
Fungsi dan Tanggung Jawab Badan Baru
Badan Otorita Tanggul Laut akan fokus pada pembangunan infrastruktur tanggul yang mendukung perlindungan wilayah pesisir, sementara Badan Industri Mineral bertanggung jawab atas pengelolaan cadangan mineral, termasuk eksplorasi, pengolahan, dan pengembangan industri terkait. Kedua badan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan sektor strategis yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang.
Sri Mulyani menegaskan, alokasi anggaran menjadi langkah penting untuk memastikan kedua badan ini dapat berjalan efektif. Walaupun rincian pos anggaran belum diumumkan, pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan untuk operasional, perencanaan, dan pembangunan proyek yang menjadi tanggung jawab masing-masing badan.
Langkah Strategis Pemerintah
Pembentukan kedua badan baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya dan infrastruktur strategis. Dengan struktur kelembagaan yang jelas, pengawasan dan akuntabilitas dapat dijaga, sementara kolaborasi lintas pihak memastikan proyek berjalan sesuai target.
Pemerintah berharap keberadaan dua badan ini tidak hanya memperkuat pengelolaan proyek, tetapi juga meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Ke depan, langkah ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan masyarakat dan pembangunan nasional secara menyeluruh.
Penyiapan anggaran oleh Sri Mulyani untuk dua badan baru hasil inisiatif Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi isu strategis nasional. Dengan penunjukan pejabat yang tepat, pembagian peran yang jelas, serta fokus pada kebutuhan pembangunan dan pengelolaan sumber daya, kedua badan ini diharapkan mampu membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Indonesia secara keseluruhan.
Pembentukan Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral bukan sekadar tambahan institusi, melainkan langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur, pemanfaatan sumber daya, dan efektivitas kebijakan nasional. Komitmen pemerintah untuk menyediakan anggaran dan pengawasan yang memadai menjadi fondasi penting bagi keberhasilan kedua badan ini.