JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat program rumah subsidi untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki hunian layak. Per Agustus 2025, realisasi penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 190.335 unit, mencakup rumah yang sedang dibangun maupun yang kreditnya sudah berjalan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau Ara, menyampaikan capaian ini dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025, Selasa, 5 Agustus 2025. Dari total tersebut, 40.967 unit masih dalam proses pembangunan dan akad jual-beli, sementara 149.368 unit sudah memiliki kredit aktif.
“Jadi, totalnya sudah 190.335 unit per hari ini,” ujar Ara.
- Baca Juga Modal Usaha Ringan dengan KUR BRI 2025
Realisasi tersebut menjadi tonggak penting dalam mencapai target penyaluran KPR subsidi yang ditingkatkan pemerintah pada 2025. Awalnya, target KPR subsidi hanya 220 ribu unit, namun mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, target dinaikkan menjadi 350 ribu unit. Dengan capaian saat ini, Ara optimistis jumlah tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun.
Selain FLPP, pemerintah juga mulai menyalurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri. Program BSPS 2025 ditargetkan terserap sebanyak 45 ribu rumah.
“Sudah mulai penyerapannya, bulan ini segera jalan,” kata Ara.
Realisasi anggaran juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung program perumahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya melaporkan, belanja negara untuk program rumah subsidi melalui skema FLPP hingga semester I 2025 telah mencapai Rp18,8 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan 115.930 unit rumah bagi MBR.
Awalnya, alokasi anggaran pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 tercatat sebesar Rp29,1 triliun. Namun, dengan penyesuaian target KPR subsidi menjadi 350 ribu unit, kebutuhan anggaran meningkat signifikan menjadi Rp47,4 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Rp35,2 triliun untuk FLPP, Rp6,7 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka bagi masyarakat.
Program BSPS juga mendapat perhatian serius pemerintah, dengan alokasi awal Rp1,45 triliun untuk 65.392 unit rumah pada 2025. Melalui BSPS, masyarakat berpenghasilan rendah dapat membangun rumah secara mandiri dengan bantuan stimulan, sehingga memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas hunian.
Keberhasilan realisasi KPR subsidi dan penyerapan BSPS menjadi indikator penting dalam upaya pemerintah memenuhi hak dasar masyarakat atas hunian layak. Dengan strategi ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah, tetapi juga terbantu dalam proses kepemilikan dan pembiayaan yang terjangkau.
Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara kementerian terkait, perbankan, serta lembaga pembiayaan untuk memastikan program berjalan lancar. Peningkatan target KPR subsidi menjadi 350 ribu unit tahun ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Di sisi masyarakat, program ini mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan rumah sendiri maupun membeli rumah dengan harga terjangkau. Kombinasi antara FLPP, subsidi uang muka, dan BSPS diharapkan mampu mempercepat tercapainya kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi keluarga MBR di seluruh Indonesia.
Dengan capaian saat ini, pemerintah terus melakukan evaluasi dan percepatan pelaksanaan program agar target 350 ribu unit KPR subsidi dan penyerapan BSPS dapat selesai tepat waktu. Strategi ini sekaligus menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal dan perumahan saling bersinergi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.