JAKARTA - Upaya Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil kembali memasuki babak baru. Setelah mengimplementasikan program biodiesel B40 pada awal 2025, pemerintah kini tengah menyiapkan langkah berikutnya: penggunaan bahan bakar campuran biodiesel berbasis minyak sawit hingga 50% (B50), yang direncanakan mulai berlaku pada awal 2026.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan bahwa proses evaluasi terhadap penerapan B40 berjalan positif. Hasil evaluasi tersebut menjadi landasan untuk mempercepat peralihan ke B50.
“Kita evaluasi untuk implementasi B40 tahun ini, dan juga kita harapkan untuk implementasi tahun depan B50 segera bisa diakses (awal tahun) ya, seperti ini penetapan awal tahun,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM.
Evaluasi B40 Jadi Modal Awal
Program B40 yang diluncurkan Januari 2025 menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan bauran energi terbarukan. Menurut Yuliot, pelaksanaan B40 selama beberapa bulan terakhir menunjukkan hasil memuaskan, meskipun masih ada sejumlah tantangan teknis yang harus diatasi.
Dengan keberhasilan awal tersebut, Kementerian ESDM optimistis Indonesia dapat melangkah ke tahap B50 sesuai target. Namun, kesiapan infrastruktur, pasokan bahan baku, serta koordinasi antarinstansi tetap menjadi faktor penentu keberhasilan.
Tantangan Kapasitas Produksi Biodiesel
Di sisi lain, kesiapan produksi biodiesel menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan setidaknya lima pabrik biodiesel dengan kapasitas produksi masing-masing 1 juta kiloliter (KL) untuk menopang penerapan B50.
“Saat ini baru tiga pabrik yang sedang tahap konstruksi,” kata Eniya. Ia menambahkan, penerapan program biodiesel B50 masih dalam tahap pengujian, mulai dari uji teknis hingga uji kapasitas bahan baku, khususnya crude palm oil (CPO).
Karena itu, ia menilai belum ada kepastian bahwa program B50 bisa sepenuhnya berjalan pada 2026. Ketersediaan pabrik yang memadai akan menjadi faktor krusial untuk memastikan pasokan biodiesel stabil.
Kebutuhan Infrastruktur Penunjang
Selain kapasitas produksi, kesiapan infrastruktur juga menjadi perhatian. Pengalaman saat menerapkan B40 mengungkapkan adanya keterbatasan pada beberapa aspek, seperti moda transportasi pengangkut biodiesel, fasilitas kapal (Flow Rate Pump), serta sarana dan prasarana di tangki penyimpanan, pemipaan, dan fasilitas blending di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM).
Eniya menegaskan bahwa untuk merealisasikan B50, Indonesia memerlukan moda angkut yang cukup dan efisien, fasilitas kapal yang memadai, serta sarpras TBBM yang mendukung distribusi secara optimal.
“Ini perlu persiapan waktu, enggak mungkin ujug-ujug langsung misalnya B50 gitu ya, atau B50 hanya di Jakarta doang. Ini saya enggak tahu nih, ini perlu dikaji ya. Opsi-opsi B itu perlu dikaji,” jelasnya.
Langkah Strategis Menuju B50
Kementerian ESDM memandang transisi dari B40 ke B50 sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperluas penggunaan energi terbarukan di sektor transportasi. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, sekaligus memanfaatkan potensi besar industri kelapa sawit nasional.
Selain itu, peningkatan kadar campuran biodiesel akan memberikan nilai tambah bagi petani sawit. Permintaan CPO domestik akan meningkat seiring bertambahnya kebutuhan bahan baku biodiesel, yang diharapkan berdampak positif pada harga tandan buah segar (TBS) sawit.
Namun, pemerintah menyadari bahwa peningkatan kadar campuran biodiesel bukanlah sekadar mengganti formula bahan bakar. Proses ini memerlukan perhitungan matang terkait dampak teknis pada mesin, kesiapan distribusi, hingga harga jual di pasaran.
Sinergi dengan Sektor Swasta
Keberhasilan program B50 juga akan sangat bergantung pada keterlibatan sektor swasta. Pabrik biodiesel yang tengah dibangun sebagian besar merupakan investasi dari pelaku industri energi dan perkebunan. Dukungan permodalan dan teknologi dari pihak swasta dinilai penting untuk mempercepat pembangunan fasilitas produksi.
Selain itu, koordinasi dengan perusahaan transportasi dan produsen kendaraan juga menjadi bagian dari rencana strategis. Pengujian teknis harus memastikan bahwa mesin kendaraan dapat beroperasi optimal dengan campuran biodiesel 50% tanpa menimbulkan masalah performa atau perawatan.
Proyeksi Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Apabila B50 berhasil diimplementasikan secara nasional pada 2026, Indonesia diproyeksikan mampu menghemat devisa negara dari pengurangan impor solar, sekaligus menekan emisi gas rumah kaca. Program ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai target penurunan emisi 31,89% pada 2030, sebagaimana tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).
Di sisi ekonomi, peningkatan penggunaan biodiesel juga akan memperluas lapangan kerja, baik di sektor perkebunan sawit maupun industri pengolahan biodiesel. Efek berganda (multiplier effect) ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah penghasil sawit.
Persiapan Matang Jadi Kunci
Dengan semua potensi manfaat tersebut, pemerintah tetap menekankan bahwa kesiapan teknis, produksi, dan distribusi adalah kunci keberhasilan. Pengalaman dari program B20 hingga B40 menunjukkan bahwa transisi membutuhkan perencanaan detail dan pelaksanaan bertahap.
Bagi Kementerian ESDM, memastikan kesiapan seluruh komponen adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Apalagi, program B50 bukan hanya proyek energi, tetapi juga proyek strategis nasional yang menyentuh hajat hidup masyarakat luas.
Seiring berjalannya waktu, proses evaluasi B40 akan menjadi acuan utama. Jika semua indikator terpenuhi, B50 akan menjadi kenyataan pada awal 2026. Hingga saat itu, pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menunggu hasil kerja keras yang diharapkan mampu membawa Indonesia selangkah lebih maju menuju kemandirian energi.