JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat prasejahtera melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 tahun 2025. Pencairan dimulai pada 10 Juli 2025 dan akan berlangsung secara bertahap hingga bulan September 2025.
Bantuan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat rentan, khususnya dalam menghadapi tantangan pemulihan ekonomi pascapandemi dan ancaman inflasi harga bahan pokok.
Bansos PKH dan BPNT menyasar kelompok masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang telah melalui proses verifikasi dan validasi ketat dari Kementerian Sosial (Kemensos).
- Baca Juga BMKG: Hujan Deras Masih Ancam NTB
Sasaran dan Tujuan Program
PKH dan BPNT dirancang untuk membantu keluarga miskin dan rentan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam program ini telah ditetapkan berdasarkan status ekonomi yang sesuai dengan kriteria DTKS.
“Program ini secara khusus mendukung kelompok ibu hamil, anak-anak usia dini, lansia, penyandang disabilitas, serta siswa dari jenjang SD hingga SMA,” terang Kemensos dalam penjelasan resminya.
Namun, tidak semua keluarga akan terus menerima bantuan dari waktu ke waktu. Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap data penerima bansos. Jika ditemukan bahwa status ekonomi suatu keluarga telah meningkat—misalnya memiliki penghasilan di atas Upah Minimum Provinsi (UMP)—maka mereka akan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan dicoret dari daftar penerima.
Jadwal Pencairan dan Saluran Distribusi
Bansos tahap 3 ini akan disalurkan mulai 10 Juli 2025 melalui dua saluran utama: bank penyalur dan PT Pos Indonesia. Mekanisme distribusi tetap mengikuti skema penyaluran sebelumnya, yaitu sistem nontunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Untuk memudahkan proses pencairan, penerima bansos disarankan untuk membawa dokumen penting seperti KKS dan surat undangan pencairan yang biasanya dikirimkan oleh aparat desa atau kelurahan setempat.
Saiful, petugas sosial dari salah satu kantor pos cabang di Jakarta Timur, menyampaikan bahwa masyarakat diminta hadir sesuai jadwal yang ditentukan untuk menghindari antrean panjang. “Kami ingin memastikan proses pencairan tertib dan tepat waktu, jadi sebaiknya masyarakat mengikuti jadwal yang diberikan,” ujarnya.
Nominal Bantuan yang Diterima
Jumlah dana bantuan yang diterima berbeda-beda tergantung pada kategori KPM. Berikut rincian nominal bantuan PKH tahap 3 per kategori:
Ibu hamil: Rp 750.000 per tahap (total Rp 3.000.000/tahun)
Anak usia dini (0–6 tahun): Rp 750.000 per tahap
Siswa SD/sederajat: Rp 225.000 per tahap
Siswa SMP/sederajat: Rp 375.000 per tahap
Siswa SMA/sederajat: Rp 500.000 per tahap
Disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap
Lansia (60 tahun ke atas): Rp 600.000 per tahap
Untuk BPNT, bantuan disalurkan dalam bentuk saldo elektronik senilai Rp 200.000 per bulan yang dapat digunakan untuk pembelian kebutuhan pokok di e-Warong (warung elektronik yang telah ditunjuk pemerintah).
Cara Mengecek Status Penerima Bansos
Agar bantuan tersalurkan tepat sasaran, pemerintah mendorong masyarakat memverifikasi status penerima secara mandiri. Pengecekan bisa dilakukan secara daring melalui situs resmi Kementerian Sosial.
Berikut langkah-langkah cek bansos PKH dan BPNT Juli 2025:
Akses situs: https://cekbansos.kemensos.go.id
Masukkan data lokasi (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan).
Ketik nama lengkap sesuai KTP.
Masukkan kode captcha yang muncul.
Klik tombol “Cari Data”.
Jika terdaftar, akan muncul keterangan jenis bantuan yang diterima. Jika tidak, akan muncul notifikasi “Tidak Terdaftar Peserta/PM”.
Alternatif Cek Lewat Aplikasi
Selain situs web, Kemensos juga menyediakan aplikasi Cek Bansos yang bisa diunduh gratis di Play Store. Aplikasi ini memberikan informasi tambahan, termasuk status penerimaan dan riwayat bantuan.
Langkah-langkah penggunaan aplikasi:
Unduh aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store.
Pilih “Buat Akun” dan lengkapi data seperti NIK, nama lengkap, alamat, email, dan password.
Unggah foto KTP dan swafoto.
Verifikasi email jika diminta.
Setelah login, buka menu “Profil” untuk melihat informasi bansos dan data keluarga.
Imbauan untuk Masyarakat
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang menawarkan bantuan pengurusan bansos dengan imbalan tertentu. “Segala proses pengusulan dan penyaluran bansos tidak dipungut biaya,” tegas Kemensos.
Bagi masyarakat yang merasa layak namun belum menerima bantuan, disarankan untuk melapor ke dinas sosial setempat atau pemerintah desa agar dapat dimasukkan ke dalam usulan DTKS berikutnya.
Program bansos PKH dan BPNT telah menjadi salah satu instrumen penting dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Pemerintah berharap masyarakat bisa memanfaatkan bantuan ini secara bijak, khususnya untuk kebutuhan pendidikan anak, pemenuhan gizi keluarga, serta perawatan kesehatan bagi lansia dan penyandang disabilitas.