JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menyediakan akses rumah layak bagi masyarakat terus menunjukkan progres menggembirakan, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Hingga akhir semester I-2025, realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jabar telah menembus 28.548 unit rumah.
Capaian tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan bank bjb berhasil mendorong peningkatan kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), aparatur sipil negara (ASN), tenaga P3K, dan pekerja sektor swasta.
“Kalau targetnya itu secara nasional sebelumnya 220.000 unit, tapi sudah diusulkan oleh pusat menjadi 350.000 unit,” kata Asisten Manajer Pembiayaan BP Tapera, Berdi Dwijayanto.
Strategi Jemput Bola demi Percepatan
Berdi menyoroti pentingnya distribusi informasi yang masih belum merata soal FLPP. Ia menyebut pendekatan aktif dan kolaboratif menjadi salah satu kunci mempercepat penyaluran.
“Minggu ini kita keliling bareng bank bjb. Kemarin, dari penandatanganan MoU antara Pemprov Jabar, BP Tapera, dan Bank BJB, disepakati target penyaluran sebesar 10.000 unit rumah,” ungkapnya.
Rumah-rumah tersebut diprioritaskan untuk kalangan yang dinilai paling membutuhkan. Tidak hanya ASN dan tenaga kontrak pemerintah, namun juga pekerja swasta dengan penghasilan sesuai ketentuan.
Untuk ASN, syarat penghasilan maksimal ditentukan: Rp8,5 juta untuk yang belum menikah dan Rp10 juta bagi yang telah berkeluarga. Sementara bagi pekerja swasta, syarat penghasilan mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR).
Hunian Terjangkau di Pinggiran Kota
Meski demikian, Berdi mengakui bahwa keterbatasan harga tanah di perkotaan menjadi tantangan tersendiri. Ia menyarankan agar peminat rumah subsidi mengarahkan pencarian ke daerah kabupaten atau pinggiran kota.
“Di Jawa sendiri harga rumah subsidi maksimal Rp166 juta. Jadi pengembang pasti cari tanah di pinggiran kota, tapi tetap terjangkau, paling sekitar sejam perjalanan dari pusat kota,” jelasnya.
Kebijakan tersebut bertujuan agar program FLPP tetap relevan dan menjangkau sasaran utama, yaitu mereka yang kesulitan membeli rumah dengan harga komersial.
Bank BJB Percepat Penyaluran dengan Mandat Khusus
Bank BJB memegang peran vital sebagai penyalur utama program FLPP di Jawa Barat. Mandat khusus dari direksi pun mempertegas komitmen mereka.
“Pak Maruara Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat pertemuan di Gedung Pakuan meminta fokus ekspansi FLPP di Jawa Barat. Kepala daerah pun sepakat memprioritaskan P3K dan ASN karena banyak dari mereka yang belum memiliki rumah,” ujar Indra Prayoga, Mandata Khusus Project Head Akselerasi FLPP Bank BJB.
Menurut Indra, bank bjb memiliki keunggulan dalam hal basis nasabah. Sebagian besar ASN dan P3K di Jabar menggunakan bank ini sebagai rekening gaji (payroll), yang mempermudah verifikasi kelayakan dan penyaluran kredit.
“Kemarin kita mendapatkan tambahan kuota dari BP Tapera menjadi 10.000 unit untuk bank bjb, naik dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya 4.970 unit,” katanya.
Terbuka untuk Swasta, Tapi Verifikasi Ketat
Meskipun fokus utama menyasar ASN dan tenaga pemerintah, bank bjb juga membuka akses untuk pekerja swasta. Namun, Indra menekankan pentingnya verifikasi ketat terhadap data calon debitur dari sektor non-pemerintah.
“Prosedur bank tetap dijalankan ketat. Kita juga kerja sama dengan pengembang. Biasanya ada program tambahan, seperti hadiah peralatan rumah tangga, tergantung inisiasi dari developer,” lanjutnya.
Verifikasi ini penting untuk memastikan kemampuan membayar cicilan, serta menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah.
Harapan Baru untuk MBR di Jabar
Program FLPP menjadi jawaban konkret atas kebutuhan akan rumah layak dan terjangkau. Skema pembiayaan yang disubsidi oleh pemerintah membuat masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan kredit, kini memiliki peluang untuk memiliki hunian sendiri.
Dari tahun ke tahun, pemerintah berupaya menyesuaikan kuota, aturan, dan koordinasi antarlembaga demi mempercepat penyerapan dana dan pencapaian target pembangunan rumah.
Tidak hanya mendukung kesejahteraan MBR, ekspansi program FLPP juga memberi dampak ekonomi positif melalui sektor properti, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan kawasan permukiman baru yang terencana.
Sinergi Multi-Pihak Jadi Kunci Sukses
Keberhasilan FLPP di Jabar menjadi contoh pentingnya sinergi antara regulator, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan pengembang. Kolaborasi aktif serta strategi jemput bola menjadi pendekatan efektif untuk memperluas jangkauan program subsidi perumahan nasional.
Ke depan, upaya serupa diharapkan terus diperluas ke provinsi lain, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan partisipasi aktif dari semua pihak, target nasional sebesar 350.000 unit di tahun 2025 bukanlah hal yang mustahil.