JAKARTA — Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 bukan sekadar angka. Pemerintah menegaskan bahwa target ambisius ini merupakan cerminan dari optimisme nasional dalam menghadapi tantangan global dan domestik ke depan. Dengan mematok pertumbuhan antara 5,2 persen hingga 5,8 persen, bahkan membuka ruang hingga 8 persen dalam jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan serangkaian strategi menyeluruh demi memastikan tujuan itu bisa tercapai.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Senin, 7 Juli 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa target tersebut tak hanya didasarkan pada proyeksi statistik, tetapi juga mencerminkan semangat reformasi struktural yang lebih dalam.
“Pertumbuhan antara 5,2-5,8% untuk proyeksi 2026, tentu akan dibutuhkan upaya sangat keras untuk bisa mencapai target dan proyeksi pertumbuhan tersebut,” ungkap Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, target ini sudah memperhitungkan kondisi global, respons negara-negara utama, serta roadmap pertumbuhan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Senada dengan Sri Mulyani, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, turut menegaskan bahwa angka tersebut telah melalui diskusi mendalam dalam Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Negara.
“Dengan mempertimbangkan peluang ke depan, faktor risiko, serta langkah kebijakan yang ditempuh oleh beberapa negara utama, maka pertumbuhan ekonomi pada 2026 diperkirakan sebesar 5,2-5,8%,” kata Hekal.
Strategi Andalan: Perkuat Konsumsi, Perluas Investasi, dan Dorong Ekspor
Untuk mewujudkan target ini, pemerintah menekankan pentingnya penguatan di tiga sektor penggerak utama: konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor-impor.
1. Konsumsi Rumah Tangga: Jaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial
Sebagai penyumbang terbesar terhadap PDB nasional, konsumsi rumah tangga akan menjadi prioritas. Pemerintah berencana menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, melalui program-program berbasis data sasaran terintegrasi (DTSEN).
Beberapa program unggulan yang akan terus diperkuat antara lain:
Program Keluarga Harapan (PKH)
Kartu Sembako
Program Indonesia Pintar (PIP)
KIP Kuliah
Penerima Bantuan Iuran JKN (PBI JKN)
Subsidi energi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Insentif fiskal dan pembiayaan UMKM
“Subsidi energi, program makan bergizi gratis (MBG), serta dukungan terhadap UMKM diarahkan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja dan menjaga keberlangsungan usaha,” jelas Hekal.
2. Konsumsi Pemerintah: Belanja Produktif dan Penguatan UMKM
Belanja pemerintah juga diarahkan untuk menjadi lebih berkualitas dan produktif. Fokus diarahkan pada:
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial
Belanja untuk memperkuat UMKM
Efisiensi belanja non-prioritas
Upaya ini juga diharapkan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat, sehingga siklus ekonomi dapat berputar secara lebih sehat dan berkelanjutan.
3. Investasi: Deregulasi dan Peran BUMN sebagai Magnet Investasi
Di sektor investasi, pemerintah memprioritaskan reformasi struktural, termasuk:
Penyederhanaan perizinan
Kepastian hukum bagi investor
Penyediaan infrastruktur dasar
Optimalisasi peran Danantara, super holding BUMN, sebagai ujung tombak dalam menarik investor.
Langkah-langkah ini diyakini mampu mempercepat realisasi proyek-proyek strategis nasional dan meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing.
“Pemerintah akan terus memperluas deregulasi, meningkatkan efektivitas belanja negara, serta memperkuat peran swasta sebagai motor penggerak ekonomi,” ujar Sri Mulyani.
4. Ekspor-Impor: Diversifikasi Produk dan Hilirisasi Non-Tambang
Pemerintah juga menyiapkan strategi agresif untuk mendorong ekspor, termasuk dengan mendorong:
Investasi berorientasi ekspor
Diversifikasi produk ekspor dalam negeri
Peningkatan nilai tambah produk
Perluasan pasar ekspor
Hilirisasi industri di luar sektor pertambangan
Langkah ini bertujuan menjaga daya saing industri nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas mentah.
Tantangan Besar, Tapi Peluang Terbuka
Meski target 5,2-5,8% (hingga 8%) terlihat ambisius, pemerintah percaya dengan koordinasi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang konsisten, Indonesia bisa mencapainya. Apalagi, peluang ekonomi digital, hilirisasi industri, transisi energi, dan bonus demografi menjadi katalisator baru yang bisa dimanfaatkan optimal.
Namun, Sri Mulyani mengingatkan bahwa tidak ada hasil instan. Seluruh kebijakan dan insentif perlu dijalankan dengan konsistensi, pengawasan, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 secara numerik, melainkan membangun fondasi kokoh yang berbasis pada keadilan sosial, transformasi struktural, serta peningkatan daya saing nasional. Dengan strategi konkret yang telah disiapkan dari sisi konsumsi, investasi, hingga ekspor, target ini bukanlah mimpi belaka, melainkan visi yang bisa dicapai secara realistis.