JAKARTA - Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, Komisi XI DPR RI memberikan sejumlah masukan strategis kepada pemerintah. Fokus utama yang disorot adalah penguatan sisi penerimaan negara melalui reformasi perpajakan yang progresif, serta efisiensi belanja negara agar anggaran dapat digunakan secara tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menekankan bahwa asumsi makro ekonomi yang menjadi dasar penyusunan APBN harus disusun secara hati-hati dan berbasis data. Prinsip kehati-hatian ini diperlukan untuk menjaga kredibilitas anggaran serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan fiskal negara. "Asumsi makro harus disusun dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis data yang akurat," ujarnya.
Ia menilai bahwa dalam menghadapi dinamika ekonomi global, seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian geopolitik, APBN harus mampu beradaptasi dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, evaluasi berkala atas asumsi makro sangat penting untuk menjaga fleksibilitas fiskal tanpa mengorbankan disiplin anggaran.
Dorong Efisiensi dan Refocusing Belanja
Komisi XI DPR juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam belanja negara. Dalam rapat-rapat kerja bersama pemerintah, komisi tersebut secara konsisten mendorong pemangkasan anggaran yang tidak mendesak atau kurang prioritas. Dana-dana yang sebelumnya dialokasikan untuk perjalanan dinas, seminar, maupun kegiatan seremonial, dianjurkan untuk dialihkan ke sektor-sektor yang berdampak langsung pada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.
"Efisiensi belanja negara menjadi salah satu fokus kami dalam memastikan APBN berjalan produktif. Belanja harus diarahkan pada program-program prioritas nasional yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat," tegas Misbakhun.
Langkah efisiensi ini juga mencakup penguatan pengawasan terhadap belanja kementerian/lembaga agar sesuai dengan hasil dan target yang telah ditetapkan. Komisi XI menilai bahwa efisiensi bukan semata soal penghematan, melainkan juga tentang efektivitas dan akuntabilitas anggaran.
Reformasi Pajak Berbasis Keadilan
Salah satu agenda besar Komisi XI untuk APBN 2026 adalah penguatan reformasi perpajakan. Pemerintah diminta untuk terus memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan memperbaiki sistem perpajakan agar lebih progresif namun tetap adil. Reformasi ini dinilai sangat krusial untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang selama ini masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan.
"Optimalisasi pendapatan negara, termasuk melalui reformasi perpajakan yang progresif namun adil, harus terus menjadi prioritas. Kita tidak bisa hanya mengandalkan belanja efisien tanpa meningkatkan penerimaan," jelas Misbakhun.
Komisi XI menilai bahwa peningkatan tax ratio yang ditargetkan pada tahun 2026 harus dibarengi dengan pemetaan yang jelas, baik dari sisi sektor potensial, digitalisasi sistem pajak, hingga penguatan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak.
Selain itu, edukasi kepada wajib pajak juga menjadi kunci. Reformasi tidak hanya soal sistem, tetapi juga membangun budaya patuh pajak di tengah masyarakat.
APBN Fleksibel namun Tetap Kredibel
Menghadapi tantangan global, Komisi XI juga menegaskan bahwa APBN 2026 harus mampu bersikap fleksibel tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal. Menurut Misbakhun, penting untuk menjaga ruang fiskal agar pemerintah tetap dapat mengintervensi perekonomian jika terjadi gejolak, baik dari sisi moneter maupun fiskal.
"Tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari gejolak harga komoditas, ketidakpastian global, hingga risiko domestik seperti inflasi dan fluktuasi nilai tukar. APBN harus menjadi instrumen yang fleksibel namun tetap akuntabel," tambahnya.
Untuk mendukung fleksibilitas tersebut, koordinasi lintas lembaga menjadi sangat penting, khususnya antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Kebijakan Fiskal. Langkah-langkah antisipatif seperti buffer anggaran dan pemetaan risiko perlu terus diperkuat agar belanja dan penerimaan tetap seimbang.
Harapan terhadap APBN 2026
Komisi XI berharap agar pemerintah menyusun APBN 2026 dengan orientasi jangka panjang, tidak hanya mengejar target tahunan. Pendekatan strategis dan makro yang holistik diperlukan agar anggaran mampu menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan merata.
Penguatan program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur yang efisien, serta pengembangan sumber daya manusia juga disebut sebagai fokus penting yang harus mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran tahun depan.
"APBN adalah alat utama kita dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, penyusunannya harus cermat, adaptif, dan berkeadilan," pungkas Misbakhun.
Dengan tekanan global yang belum mereda dan kebutuhan domestik yang terus meningkat, APBN 2026 diharapkan menjadi instrumen fiskal yang responsif dan inklusif. Komisi XI DPR menekankan pentingnya efisiensi anggaran, reformasi perpajakan, serta kebijakan makro yang berbasis data untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan.
Langkah-langkah ini diharapkan bukan hanya memperkuat ketahanan fiskal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.