JAKARTA - Program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto tak hanya ditujukan untuk meningkatkan gizi siswa, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran fantastis mencapai Rp240 triliun untuk mewujudkan program yang menyasar 82,9 juta penerima ini.
Menurut Sri Mulyani, target tersebut sudah tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pemberian makanan bergizi secara merata.
“Sehingga untuk 2026, keseluruhan tahun sudah didesain dengan target 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita sebagai penerima,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, alokasi anggaran program MBG akan dimulai dari kisaran Rp71 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp116 triliun, bahkan secara keseluruhan dapat mencapai Rp240 triliun. Ia menyebut angka itu signifikan dalam struktur belanja pemerintah, mengingat belanja MBG akan menjadi salah satu komponen terbesar dalam RAPBN mendatang.
“Kalau kita lihat dari sisi outlook anggaran, dari mulai Rp71 triliun, ke Rp116 triliun, atau bahkan kalau keseluruhan program mungkin bisa mencapai Rp240 triliun. Dalam hal ini, cukup signifikan di dalam porsi belanja pemerintah,” tegasnya.
Lebih dari sekadar penyediaan makanan sehat, Sri Mulyani berharap program MBG bisa memberi efek berganda bagi perekonomian, khususnya pada sektor riil di daerah. Kebutuhan pasokan bahan pangan berkualitas di setiap wilayah diyakini dapat mendongkrak aktivitas petani, peternak, hingga pelaku UMKM penyedia makanan.
Sang Bendahara Negara menekankan manfaat MBG di sisi demand, yaitu meningkatkan konsumsi rumah tangga yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Di sisi supply, peningkatan produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi di setiap daerah juga diharapkan menggerakkan ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja.
“Diharapkan program MBG ini akan menciptakan multiplier effect baik dari sisi demand maupun supply,” jelas Sri Mulyani.
Bagi pemerintah, multiplier effect ini penting untuk mengoptimalkan manfaat program agar tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi generasi muda, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di sektor pangan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa realisasi penyerapan anggaran program MBG hingga pertengahan tahun ini masih relatif kecil, yaitu sekitar Rp5 triliun. Namun, pihaknya optimis realisasi akan terus bertambah hingga akhir tahun seiring dengan bertambahnya daerah sasaran dan penerima manfaat.
“Secara total, hingga akhir tahun ini diperkirakan bakal menghabiskan Rp121 triliun,” ungkap Zulkifli yang akrab disapa Zulhas.
Ia menambahkan, hingga Juni 2025 jumlah penerima manfaat sudah mencapai 5,5 juta orang. Angka ini akan terus ditingkatkan secara bertahap agar target 82,9 juta penerima pada 2026 dapat tercapai sesuai arahan Presiden.
Selain mendukung ketahanan pangan dan perbaikan gizi nasional, MBG juga diarahkan menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi. Dengan meningkatkan produksi dan distribusi bahan pangan secara lokal, pemerintah berharap pasokan tetap stabil dan harga bahan pokok tidak melonjak di pasar.
Di sisi lain, pemerintah pusat mengharapkan peran aktif pemerintah daerah untuk mendukung implementasi MBG, terutama dalam memastikan kualitas makanan, distribusi tepat sasaran, dan pendataan penerima manfaat secara akurat. Pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan komunitas lokal, agar program ini berjalan optimal.
Program MBG juga menjadi sorotan publik karena dinilai sebagai salah satu kebijakan terbesar dalam sejarah belanja sosial pemerintah. Besarnya anggaran menuntut pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran, penyelewengan, atau penyimpangan di lapangan. DPR RI telah menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahap pelaksanaan program MBG.
Sebagai informasi, MBG menargetkan kelompok penerima prioritas seperti siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP), selain itu ibu hamil dan balita di keluarga kurang mampu juga menjadi sasaran utama. Hal ini sesuai visi Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan anak Indonesia.
Program ini sejatinya sudah disiapkan pemerintah sejak 2023 sebagai bagian dari strategi memperkuat kualitas sumber daya manusia. Namun, implementasi besar-besaran dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan anggaran, mekanisme distribusi, dan infrastruktur pendukung di masing-masing daerah.
Dengan potensi manfaat yang sangat besar, tantangan pelaksanaan MBG terletak pada sinergi lintas kementerian dan lembaga serta keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal program ini agar berjalan sesuai target. Pemerintah optimis, jika program berjalan baik, MBG tidak hanya menurunkan angka gizi buruk tetapi juga meningkatkan produktivitas generasi mendatang.