JAKARTA — Ketimpangan akses layanan kesehatan di Indonesia kembali menjadi sorotan serius pemerintah. Di tengah upaya pemerataan kualitas layanan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sepakat membentuk Komite Bersama (KOMBERS) yang akan menjadi motor percepatan reformasi di bidang pendidikan dan kesehatan nasional.
Peluncuran KOMBERS diumumkan Senin, 30 Juni 2025 di Jakarta, menandai komitmen kedua kementerian untuk mengatasi tantangan klasik sistem kesehatan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga minimnya tenaga medis, khususnya di luar kota besar.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, ketidakadilan akses layanan kesehatan masih terjadi di banyak daerah. Saat ini, hanya sekitar 80 dari total 514 kabupaten/kota yang memiliki layanan penyakit katastropik setara dengan di ibu kota.
“Kalau masyarakat di Sukabumi atau Semarang masih harus ke Jakarta hanya untuk layanan jantung, itu artinya sistem kita belum adil dan belum merata,” kata Budi.
Pemerintah Targetkan 66 RSUD Lengkap Alat Kesehatan Esensial
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah mengembangkan 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) dan melengkapinya dengan alat kesehatan esensial seperti CT scan dan cath lab. Budi menegaskan, targetnya pada 2027 semua kabupaten/kota sudah memiliki fasilitas dasar untuk menangani penyakit prioritas seperti stroke dan jantung.
“Kalau alat-alat ini hanya ada di kota besar, seumur hidup kita tidak akan pernah bisa memberi layanan setara untuk seluruh rakyat,” tegasnya.
Dari sisi pembiayaan, Menkes mengungkapkan pemerintah sedang menyiapkan revisi peraturan perundangan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk perbaikan skema tarif BPJS Kesehatan agar layanan dibayar berdasarkan prioritas penyakit penyelamat nyawa, bukan hanya banyaknya tindakan.
“Kalau sistem pembiayaannya tidak mendukung, akses kesehatan tetap tidak terjangkau meski alatnya ada,” jelas Budi.
SDM Jadi Tantangan Terbesar dalam Pemerataan Layanan
Budi menekankan, meski alat dan pembiayaan sudah siap, distribusi tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis, masih menjadi tantangan terbesar.
“Kalau SDM-nya tidak selesai, layanannya akan terbatas, dan masyarakat tetap harus mencari layanan ke tempat yang jauh,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak perguruan tinggi untuk berkolaborasi memperbanyak lulusan tenaga medis dan memperkuat kualitas pendidikan, penelitian, serta pelayanan di sektor kesehatan.
KOMBERS: Jembatan Strategis Dunia Pendidikan dan Kesehatan
Peluncuran KOMBERS menjadi langkah strategis untuk menyinergikan upaya perbaikan sistem pendidikan dan kesehatan. Komite ini diharapkan bisa memfasilitasi koordinasi lintas kementerian dan sektor untuk merumuskan solusi konkret berbasis data dan inovasi, termasuk meninjau regulasi yang dinilai menghambat percepatan reformasi layanan.
Menkes menyebutkan, dengan adanya komite ini, pemerintah berharap percepatan pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas SDM medis dapat berjalan lebih terstruktur.
Pendidikan Harus Jawab Tantangan Kesehatan
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, menegaskan bahwa tantangan kompleks di sektor kesehatan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak.
“Permasalahan kesehatan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Kita perlu duduk bersama, mengesampingkan ego sektoral, dan fokus pada solusi konkret yang bisa segera dijalankan,” kata Prof. Brian.
Menurutnya, peluncuran KOMBERS adalah langkah awal untuk menciptakan sinergi antara dunia pendidikan, penelitian, dan layanan kesehatan yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Prof. Brian juga menekankan pentingnya kolaborasi multipihak, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, serta komunitas akademik.
“Tidak mungkin semua beban diserahkan kepada pemerintah. Kita perlu gotong royong, menghasilkan rekomendasi yang bisa dijalankan dalam waktu dekat,” ujarnya.
Pendekatan Lintas Ilmu untuk Reformasi Menyeluruh
Prof. Brian menekankan, sistem pendidikan yang terlibat dalam pembenahan kesehatan tidak hanya terbatas pada fakultas kedokteran. Ia mengajak perguruan tinggi dan para peneliti lintas disiplin untuk terlibat aktif menghadirkan teknologi maupun kebijakan yang mendukung reformasi layanan kesehatan.
“Permasalahan kesehatan itu kompleks. Butuh pendekatan lintas ilmu. Para peneliti dari bidang lain harus ikut terlibat agar kita bisa menghadirkan solusi yang benar-benar membantu sistem kesehatan kita,” tegasnya.
Selain itu, Kemendiktisaintek juga sedang merumuskan peningkatan kapasitas pendidikan spesialis untuk menjawab kebutuhan mendesak tenaga medis.
Harapan Pemerintah: Pendidikan dan Kesehatan Lebih Inklusif
Dengan terbentuknya KOMBERS, pemerintah berharap sistem pendidikan dan kesehatan ke depan akan menjadi lebih inklusif, efektif, dan bermartabat.
“Peluncuran Komite Bersama ini adalah langkah awal menuju sistem pendidikan dan kesehatan yang lebih inklusif, efektif, dan bermartabat,” tutup Prof. Brian.
Pemerintah optimistis, melalui sinergi pendidikan, penelitian, dan layanan kesehatan, ketimpangan akses layanan di berbagai daerah bisa teratasi lebih cepat. Dengan begitu, rakyat Indonesia di manapun berada memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas.